DENPASAR, BALIPOST.com – Penggunaan air conditioner (AC) akhir-akhir ini di Bali meningkat akibat suhu panas yang naik signifikan. Kondisi tersebut membuat konsumsi listrik naik dengan puncak tertinggi yang pernah mencapai 1.406,5 mega watt (MW). Lonjakan beban puncak ini cukup terasa yang sebelumnya beban puncak hanya berkisar di 1.300 MW. Kondisi ini mempertanyakan kehandalan listrik, terlebih sebelumnya gangguan kelistrik sempat terjadi di beberapa wilayah.
Pengamat energi, Prof. Dr. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma saat diwawancarai, Rabu (11/11) mengatakan, dengan kenaikan suhu di Bali yang kini sudah menyentuh 34 derajat celsius berpeluang menambah konsumsi listrik. Hal tersebut dikarenakan pengguaan AC terus meningkat. “Dari yang ruangan tanpa AC, sekarang sudah tambah AC. Ini bisa diprediksi akan meningkatkan benan puncak menjadi 1.410 hingga 1.420 MW,” katanya.
Guru Besar Fakkultas Teknik Universitas Udayana adanya ini mengatakan, efek pemanasan global akan mengikuti kenaikan suhu. Selain itu adanya dampak el nino serta efek penguapan Samudra Hindia akan menambah peningkatan suhu di Bali. Kondisi ini diprediksi membuat konsumsi energi dari penggunaan AC pun terus bertambah kedepan.
Jika beban puncak sampai melampaui daya mampu, kata dia, Bali perlu menambah pasokan daya. “Kalau nanti beban puncak sampai 1.480 MW, sudah harus siap-siap black out,” katanya.
Untuk sementara PLN mungkin bisa menghidupkan pembangkit di Pemaron untuk menanggulangi beban puncak yang terus meningkat. Namun hal tersebut belum menjadi jawaban apabila suhu udara terus meningkat yamg diikuti kenaikan konsumsi energi. Kedepan ia menekankan Bali membutuhkan pasokan daya baru.
Terkait dorongan pembangunan PLTS menurutnya menjadi salah satu jawaban. Namun harus segera dikerjakan sehingga bisa mengcover kebutuhan energi di Bali dalam 2 tahun kedepan. “Jika kita punya kekahwatiran terhadal sumber energi, seharusnya periode pertama Pak Gubernur sudah dilakukan untuk pembangunan PLTS. Baik itu PLTS atap maupun ground,” katanya.
Prof. Bagus Wijaya mengatakan, salah satu potensi PLTS yang bisa dilirik untuk memenuhi konsumsi listrik di Denpasar dan Badung sebagai pusat kegiatan masyarakat yakni di Teluk Benoa (Timur Bandara, dekat jalan tol). Menurutnya di wilayah tersebut ada potensi 800 MW yang bisa dibangun. Biaya pun diakuinya akan lebih murah mengingat lahan milik negara. Selain itu ada pula lahan di Pusat Kebudayaan Bali yang bisa dilirik. “Kalau itu ditawarkan ke investor, saya yakin ga sampai dua tahun itu sudah rampung,” katanya.
Dijelaskannya, cadangan listrik paling minimum yang harus dimiliki suatu daerah adalah 15 persen. Misalnya jika pembangkit mampu mensuplai 1.500 MW ke Bali, cadangan listrik minimum harus 225 MW. Dengan itu beban puncak tertinggi yang aman maksimal 1.275 MW. “Itu harus dijaga oleh PLN supaya tidak ada black out,” katanya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali I Wayan Eka Susana mengatakan, beban puncak tertinggi sepanjang tahun 2026 tercatat sebesar 1.406,5 MW, sedangkan beban puncak tertinggi tahun 2025 yang tercatat sebesar 1.268 MW, terjadi peningkatan sebesar 138,5 MW atau 10,92 persen. Demikian dikatakannya daya mampu di Bali saat ini mencapai 1.678 MW. Dengan demikian cadangan listrik di Bali saat ini masih 16,18 persen atau sedikit lebih tinggi dari cadangan minimum seharusnya.
Untuk menjaga kehandalan listrik, PLN kata dia melakukan beberapa upaya, yakni menjaga kehandalan transmisi dan gardu induk, menjaga kehandalan sistem distribusi menjaga kordinasi dan komunikasi lintas sektoral dan stakeholder. Kemudian juga memastikan kecukupan pasokan dan cadangan daya pembangkit untuk mengantisipasi peningkatan beban puncak, menjaga keandalan infrastruktur kelistrikan melalui inspeksi dan pemeliharaan preventif pada jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi.
Selanjutnya memastikan keandalan pasokan listrik pada lokasi prioritas, seperti rumah sakit, bandara, pelabuhan, tempat ibadah, hotel, dan kawasan pariwisata. Serta memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan wisata, serta stakeholder terkait guna memastikan penanganan gangguan berjalan cepat dan terkoordinasi.(Widiastuti/balipost)
