SINGASANA, BALIPOST.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan telah merealisasikan bantuan penanganan pascabencana senilai Rp2,452 miliar untuk 122 titik bencana tahun ini. Bantuan tersebut menyasar masyarakat serta perbaikan fasilitas umum yang terdampak bencana.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Tabanan, Dewa Gede Anta Kusuma mengatakan, bantuan yang direalisasikan tersebut terdiri atas bantuan untuk kelompok masyarakat/perbaikan fasilitas umum dan bantuan bagi individu atau keluarga untuk perbaikan rumah masyarakat.
“Total realisasi mencapai Rp2,452 miliar untuk 122 kejadian. Bantuan diberikan sesuai hasil verifikasi dan ketentuan penanganan pascabencana,” ujarnya, Rabu (11/11).
Berdasarkan data BPBD Tabanan, bantuan untuk kelompok masyarakat dan perbaikan fasilitas umum mencapai Rp1,052 miliar untuk 74 kejadian. Bantuan tersebut terdiri atas Rp680 juta untuk 43 kejadian dan Rp372 juta untuk 31 kejadian.
Sementara, bantuan bagi individu atau keluarga untuk perbaikan rumah masyarakat mencapai Rp1,410 miliar untuk 49 kejadian. Rinciannya, Rp775 juta untuk 22 kejadian dan Rp635 juta untuk 27 kejadian.
Dengan demikian, jumlah realisasi bantuan tercatat Rp2,462 miliar untuk 123 kejadian. Namun, terdapat pengembalian sebesar Rp10 juta untuk satu kejadian sehingga realisasi bersih menjadi Rp2,452 miliar untuk 122 kejadian.
Anta Kusuma menambahkan, penanganan tidak berhenti pada bantuan yang telah direalisasikan. Saat ini masih terdapat pengajuan bantuan yang telah diproses dan diajukan pembayarannya kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
Untuk kelompok masyarakat dan perbaikan fasilitas umum, terdapat 13 kejadian dengan nilai Rp384 juta yang masih dalam proses. Sedangkan bantuan individu atau keluarga untuk perbaikan rumah masyarakat mencapai lima kejadian dengan nilai Rp115 juta.
“Yang masih dalam proses sebanyak 18 kejadian dengan total nilai Rp499 juta. Pengajuan pembayarannya sudah diproses ke Badan Keuangan Daerah,” jelasnya.
Disinggung tentang jumlah anggaran untuk penanganan pascabencana, Dewa Anta mengatakan, data tersebut dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, sedangkan BPBD hanya memfasilitasi. “Anggaran BTT, DPA ada di Bakeuda, kami di BPBD tidak pegang DPA-nya, artinya kami sifatnya hanya memfasilitasi,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memulihkan kondisi setelah terdampak bencana. Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap kerusakan maupun kebutuhan penanganan di lapangan. Diharapkan dengan bantuan ini dapat dilakukan percepatan pemulihan fasilitas umum maupun rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana. (Puspawati/balipost)
