DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana memasuki musim hujan. Seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan diminta segera menyiapkan langkah mitigasi. Mulai dari pemetaan kawasan rawan bencana, normalisasi saluran drainase, hingga penyiapan peralatan dan personel penanganan darurat.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius. Aktivitas wisata yang berada di lokasi dengan potensi ancaman bencana cukup tinggi diminta dihentikan sementara guna menghindari risiko terhadap keselamatan wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan pihaknya telah meminta Kepala Dinas Pariwisata Bali berkoordinasi dengan seluruh pelaku industri pariwisata untuk memetakan kembali lokasi kegiatan wisata, khususnya yang memanfaatkan kawasan alam dan memiliki potensi terdampak bencana.
Koordinasi tersebut akan diawali dengan penerbitan surat edaran Dinas Pariwisata Bali. Melalui langkah ini, seluruh pelaku industri pariwisata diharapkan mengevaluasi titik-titik aktivitas wisata sekaligus meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman bencana selama musim hujan.
“Kalau memang ada potensi yang cukup kuat akan terjadi sesuatu, sebaiknya dihentikan dulu,” tegas Dewa Indra, Jumat (6/11).
Ia menegaskan, pemetaan ulang perlu dilakukan agar aktivitas wisata yang berisiko dapat diidentifikasi lebih awal. Terlebih, sejumlah kegiatan pariwisata di Bali berlangsung di kawasan alam yang memiliki kerawanan terhadap longsor, banjir, maupun kondisi cuaca ekstrem.
“Ya saya sudah menginformasikan, sudah memberitahu Kepala Dinas Pariwisata untuk mengadakan koordinasi dengan semua teman-teman industri pariwisata yang juga didahului dengan surat edaran, supaya semuanya mulai memetakan kembali titik-titik lokasi di mana aktivitas pariwisata itu dilakukan,” ujarnya.
Di luar sektor pariwisata, Dewa Indra meminta seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan tidak menunggu terjadinya bencana untuk melakukan persiapan. Menurutnya, kesiapsiagaan merupakan agenda rutin setiap tahun menjelang musim hujan.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali ini menjelaskan, BPBD Provinsi Bali terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperoleh informasi mengenai perkiraan awal musim hujan hingga waktu puncaknya. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi dan penerbitan surat edaran kepada bupati/wali kota serta pemangku kepentingan lainnya.
“Setiap tahun menjelang memasuki musim hujan, kita mengadakan rapat koordinasi dengan BMKG, minta informasi kapan mulai musim hujan, pada bulan berapa puncak musim hujannya,” katanya.
Berdasarkan informasi tersebut, masing-masing instansi diminta mempersiapkan kebutuhan sesuai tugas dan kewenangannya. Dewa Indra mengingatkan bahwa langkah ini merupakan upaya menghadapi potensi ancaman, bukan berarti bencana dipastikan terjadi.
“Berdasarkan itu, maka BPBD membuat surat edaran kepada Bupati/Wali Kota se-Bali, kepada para pemangku kepentingan yang lainnya, untuk mulai membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana musim hujan. Ya kan belum tentu terjadi bencana. Baru potensi. Maka semuanya harus mulai melakukan kesiapsiagaan,” ujarnya.
Salah satu langkah mitigasi yang ditekankan adalah normalisasi saluran air dan drainase, terutama di kawasan perkotaan. Saluran yang mengalami pendangkalan maupun tersumbat sampah harus segera dibersihkan agar tidak memicu genangan ketika hujan deras.
“Di daerah perkotaan, maka saluran-saluran air, saluran drainase harus dinormalisasi. Harus dikeruk, dibersihkan, kalau banyak sampahnya dibersihkan, karena kan kita tahu itu sering kali penyebab terjadinya genangan-genangan air di jalan maupun ke rumah penduduk,” jelasnya.
Selain pembenahan infrastruktur, kesiapan peralatan dan personel penanganan darurat juga menjadi perhatian. Dinas Pekerjaan Umum (PU), misalnya, diminta memastikan ketersediaan alat berat untuk menangani bencana longsor maupun banjir. BPBD bersama Dinas Sosial menyiapkan logistik, sedangkan Dinas Kesehatan mempersiapkan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan tenaga medis.
Sementara itu, Basarnas, TNI, dan Polri diharapkan menyiapkan personel untuk mendukung respons cepat apabila terjadi bencana.
Menurut Dewa Indra, kesiapan tersebut perlu dipastikan melalui rapat koordinasi lintas instansi. Tidak hanya jumlah peralatan dan ketersediaan logistik, lokasi penempatan alat berat juga harus dipetakan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin ketika terjadi bencana.
Dalam hal ini, Pemprov Bali tidak hanya mengandalkan peralatan milik Dinas PU. Alat berat dari Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di Bali juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Biasanya kita arahkan alat-alat berat itu tidak hanya Dinas PU, tapi kan ada juga Balai Jalan, ada Balai Wilayah Sungai, punyanya Kementerian PU kan ada di Bali semua. Kita mapping di mana potensi-potensi ancaman bencana, lalu alat-alat itu didekatkan,” katanya.
Sejumlah jalur yang selama ini memiliki potensi longsor menjadi prioritas dalam pemetaan tersebut. Di antaranya jalur Singaraja-Denpasar, Singaraja-Gobleg, kawasan Kintamani, hingga sejumlah jalur di wilayah Karangasem.
Dewa Indra mencontohkan, untuk mengantisipasi kemungkinan longsor di kawasan Bedugul, alat berat dapat ditempatkan lebih dekat di Desa Pancasari. Sementara itu, untuk mengantisipasi kejadian longsor di jalur Kintamani, peralatan dapat disiagakan di wilayah Bangli.
“Misalnya untuk antisipasi longsor di daerah Bedugul sana, alat-alat berat ditempatkan di Desa Pancasari. Untuk antisipasi longsor di jalur Kintamani, alat-alat berat ditempatkan di Bangli,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
