DENPASAR, BALIPOST.com – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Bali menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali terkait persoalan penerangan jalan dan infrastruktur. Penanganan terhadap sejumlah titik yang menjadi sorotan mahasiswa akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait tanpa harus menunggu pembahasan panjang.
Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Jalan serta Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti persoalan penerangan jalan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, titik-titik yang memungkinkan untuk segera ditangani akan menjadi prioritas.
“Saya sudah koordinasi tadi dengan Balai Jalan juga, dengan pihak Dinas Perhubungan. Untuk yang bisa segera ditangani, kita tangani,” ujarnya saat ditemui usai aksi seruan dan dialog terbuka Aliansi BEM se-Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (10/11) malam.
Ia menjelaskan, penanganan infrastruktur jalan, termasuk penerangan, akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. Sebab, ruas jalan yang disoroti mahasiswa tidak seluruhnya merupakan jalan provinsi, tetapi juga terdapat jalan nasional.
Meski demikian, Nusakti menegaskan persoalan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
“Di jalan nasional juga. Tapi enggak masalah. Sebenarnya ini bentuk keprihatinan di daerah, artinya kita pasti akan kerjakan,” tegasnya.
Terkait tindak lanjut infrastruktur dalam APBD 2027, Nusakti menyebut program rutin seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan pada prinsipnya telah masuk dalam penganggaran pemerintah daerah. Ia memastikan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur tetap menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
“Yang normatif semua, yang rutin sudah masuk semua di anggaran kita. Perbaikan jalan, pemeliharaan, apalagi di 2027 pasti,” katanya.
Lebih lanjut, Nusakti menegaskan pihaknya tidak ingin aspirasi mahasiswa berhenti sebatas pembahasan. Koordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan sehingga penanganan dapat segera bergerak sesuai kewenangan.
“Enggak perlu ada pembahasan banyak-banyak, langsung action,” tegasnya.
Selain persoalan penerangan dan infrastruktur jalan, Nusakti juga menanggapi rencana pembangunan kereta api atau trem listrik di Bali yang sebelumnya disinggung Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam perencanaan proyek tersebut, Dinas PUPR Perkim turut dilibatkan bersama instansi terkait, khususnya menyangkut penentuan trase dan kebutuhan lahan.
Ia mengatakan, aspek trase hingga pemanfaatan lahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan perencanaan pembangunan transportasi tersebut.
“Oh, iya. Masuk juga. Satu paket itu. Bagaimana trase-nya, bagaimana lahannya akan digunakan, pasti itu satu perencanaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Aliansi BEM se-Bali menggelar aksi seruan dan dialog terbuka di Gedung DPRD Provinsi Bali, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-81, Selasa (10/11). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan terkait berbagai persoalan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, hingga infrastruktur yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. (Ketut Winata/balipost)
