DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Bahkan, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Bali 2027 dipastikan tetap melampaui ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen, yakni diperkirakan mencapai 36 hingga 37 persen.
Hal tersebut disampaikan Wesnawa Punia menanggapi sejumlah aspirasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali yang menyoroti persoalan pendidikan dalam aksi seruan dan dialog terbuka di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (10/11) petang.
Salah satu tuntutan mahasiswa berkaitan dengan penguatan pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Menanggapi hal tersebut, Wesnawa Punia mengatakan Pemprov Bali telah mulai membangun sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk memperkuat konsep link and match antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu memberikan dampak nyata bagi lulusan, sehingga kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat terserap sesuai kebutuhan dunia kerja.
“Memang kita Pemerintah Provinsi Bali berupaya. Tahun ini juga sudah berproses dengan teman-teman DUDI, dunia usaha dunia industri, bagaimana bisa memiliki dampak sesuai harapan anak-anak muda,” ujarnya saat ditemui usai aksi di Kantor DPRD Bali.
Selain vokasi, mahasiswa juga menyoroti ketimpangan antarsatuan pendidikan dan belum meratanya layanan pendidikan. Wesnawa Punia mengakui persoalan tersebut masih menjadi salah satu prioritas Pemprov Bali.
Ia mencontohkan, pemerintah telah turun langsung melakukan pembenahan terhadap sekolah yang dinilai belum memenuhi standar dasar layanan pendidikan, termasuk di Nusa Penida.
Upaya pemerataan tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pembenahan tata kelola pendidikan dan pengelolaan SDM sejak dari hulu.
Pria yang akrab disapa Gus Wes ini menyebutkan, transformasi pendidikan yang dilakukan Pemprov Bali diharapkan mulai menunjukkan dampak dalam satu hingga dua tahun ke depan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan sistem penerimaan murid baru (SPMB) berbasis Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jenjang SMA/SMK.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk melihat kualitas dan kesiapan peserta didik sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan.
“Di awal memang kita agak keras, yaitu dengan sistem penerimaan siswa baru di jenjang SMA-SMK menggunakan TKA. Jadi, akan bisa terlihat bagaimana kualitas tata kelola pendidikan dan penyiapan SDM Bali,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembenahan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Implementasi harus menyentuh kurikulum, kompetensi lulusan, kesiapan memasuki dunia kerja, serta kesesuaian pendidikan vokasi dengan standar industri.
Terkait sorotan mahasiswa mengenai anggaran pendidikan yang terlihat mengalami penurunan dari sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp1,3 triliun, Gus Wes menjelaskan angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan dukungan anggaran pendidikan karena sejumlah komponen yang bersumber dari APBN belum masuk dalam penghitungan.
Di antaranya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan profesi guru. Kedua komponen tersebut, menurutnya, rata-rata mencapai sekitar Rp800 miliar.
Ia memperkirakan setelah komponen tersebut masuk dalam pencatatan, total anggaran pendidikan akan kembali mendekati Rp2,1 triliun.
“Ketika BOS itu masuk, biasanya pada akhir November muncul. Itu akan tercapture di pos APBD 2027. Rata-rata mendekati Rp800 miliar,” katanya.
Gus Wes menegaskan, alokasi pendidikan dalam APBD Bali 2027 tetap berada di atas ketentuan mandatory spending pendidikan minimal 20 persen. Bahkan, persentasenya diperkirakan mencapai 36 hingga 37 persen.
Untuk prioritas penggunaan anggaran daerah, Pemprov Bali akan berfokus pada penguatan tata kelola SDM Bali Unggul. Prioritas tersebut mencakup peningkatan standar dan kualitas peserta didik, penyiapan infrastruktur sekolah, serta kolaborasi dalam program revitalisasi satuan pendidikan yang juga mendapat dukungan pendanaan APBN.
Mengenai kesejahteraan tenaga pendidik, Gus Wes mengatakan terdapat regulasi baru yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat pemerintah pusat. Dalam kebijakan tersebut, pembiayaan untuk tenaga pendidik, khususnya guru, diarahkan melalui APBN.
Namun, mekanisme penyalurannya belum dapat dipastikan karena masih menunggu regulasi resmi, apakah nantinya menggunakan pola seperti sebelumnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau skema lainnya.
“Kita tunggu saja dulu. Yang sudah barang tentu tidak akan terjadi penyengsaraan tenaga pendidik ini. Karena kami selaku Kadis Pendidikan Provinsi Bali sangat mementingkan kesejahteraan tenaga pendidik,” tegasnya.
Menurutnya, kesejahteraan guru memiliki hubungan langsung dengan kualitas layanan pendidikan. Peningkatan kualitas tenaga pendidik akan berdampak terhadap mutu pembelajaran dan hasil pendidikan yang dihasilkan satuan pendidikan.
Sementara itu, terkait guru honorer yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Gus Wes menyebut penanganannya mengikuti arahan pemerintah pusat. Guru honorer berusia di bawah 35 tahun akan didorong mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sedangkan guru yang berusia di atas 35 tahun masih ditampung melalui skema tenaga honorer sesuai kebijakan yang berlaku.
Di sisi lain, Gus Wes mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa melalui aksi dan dialog terbuka tersebut. Menurutnya, forum seperti ini merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi sekaligus menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah.
Ia menilai pembenahan tata kelola tidak cukup hanya menuntut masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga harus dimulai dari pihak penyelenggara layanan pendidikan.
Seperti diketahui, Aliansi BEM se-Bali menggelar aksi seruan dan dialog terbuka di Gedung DPRD Provinsi Bali, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-81, Selasa (10/11) sore. Ratusan mahasiswa menyampaikan 21 poin tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hukum, lingkungan hidup hingga transparansi pemerintahan. Aspirasi tersebut menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa. (Ketut Winata/balipost)
