DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali dalam aksi seruan dan dialog terbuka di Gedung DPRD Bali, Selasa (10/11) sore. Sebagai tindak lanjut, pria yang akrab disapa Dewa Jack ini menawarkan pembentukan forum group discussion (FGD) yang melibatkan mahasiswa dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi atau action plan atas berbagai persoalan yang disuarakan.
Dewa Jack mengatakan, forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah konkret, termasuk menentukan skala prioritas, jadwal pelaksanaan, hingga target penyelesaian setiap persoalan.
“Kami dukung. Saya atas nama lembaga ingin menawarkan forum group discussion kalau berkenan, sehingga action plan bisa kita buat bersama, bisa kita lakukan bersama,” ujarnya saat menanggapi aspirasi Aliansi BEM se-Bali.
Ia mengatakan, DPRD Bali juga siap menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) kepada mahasiswa, baik terkait APBD Induk 2026 maupun APBD Perubahan 2026. Menurutnya, laporan tersebut penting diketahui karena merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran setiap tahun.
Jika tawaran tersebut diterima, DPRD Bali akan membentuk tim khusus untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dan mengawal tindak lanjut aspirasi secara berkala. Tim tersebut nantinya akan memilah persoalan yang membutuhkan penanganan segera dan persoalan yang dapat diselesaikan secara bertahap.
Dewa Jack mencontohkan persoalan titik-titik banjir dan kerusakan infrastruktur jalan yang turut disoroti mahasiswa. DPRD Bali, dikatakan, dapat mengerahkan anggota dewan sesuai daerah pemilihan (dapil) untuk turun langsung mengecek kondisi di lapangan.
“Ada titik-titik banjir, ada jalan-jalan yang adik-adik semua lihat di bawah, yang mungkin kami tidak lihat. Tapi kami punya anggota yang di dapil bersangkutan, kami bisa kerahkan untuk turun dan mencari tahu kenapa di situ jalan berlubang dan bagaimana cara menyelesaikannya,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Bali membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut mengawasi kinerja lembaga legislatif. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui secara langsung apakah berbagai aspirasi yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti.
“Kami bersedia untuk membentuk tim untuk itu sehingga adik-adik tahu kalau kami memang bekerja atau tidak bekerja,” tegasnya.
Dewa Jack juga mengapresiasi kedatangan mahasiswa yang memilih menyampaikan aspirasi langsung ke Gedung DPRD Bali. Ia mengingatkan bahwa gedung tersebut merupakan rumah rakyat dan anggota dewan dapat menjalankan tugasnya karena memperoleh mandat dari masyarakat.
“Betul, ini gedung rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami juga bisa duduk di sini karena dipilih oleh rakyat, tapi dengan tugas pokok dan fungsi yang kami laksanakan di sini, tentu harus mengikuti aturan yang ada,” katanya.
Ia kembali mengajak mahasiswa menyepakati jadwal FGD agar pembahasan dapat segera dilakukan. Menurutnya, perbaikan jalan, penanganan banjir, hingga persoalan penggunaan anggaran daerah harus dikawal bersama sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Untuk itulah saya atau kami di sini menawarkan forum group discussion, kita sepakati jadwal bersama-sama, kita turun perbaiki jalan bersama-sama, kita atasi silpa pada ada banjir bersama-sama. Kami bersedia untuk membentuk tim untuk itu,” ujarnya.
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-81. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bali tiba di Kantor DPRD Bali sekitar pukul 16.50 Wita. Sambil meneriakkan seruan revolusi, massa bergerak menuju lobi gedung DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi.
Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 21 poin tuntutan yang mencakup berbagai persoalan strategis, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hukum, lingkungan hidup hingga transparansi pemerintahan. (Ketut Winata/balipost)
