DENPASAR, BALIPOST.com – Penggunaan nama Ketut di kalangan siswa Bali makin jarang. Data Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2026 mencatat proporsi anak keempat yang dalam sistem penamaan Bali umumnya menggunakan nama Ketut hanya 4,98 persen dari keseluruhan siswa.
Dari 853.933 siswa yang terdata, hanya 42.486 siswa masuk kelompok anak keempat. Namun, persentasenya tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Tabanan tercatat sebagai daerah dengan proporsi anak keempat paling rendah, sedangkan Buleleng menjadi daerah dengan persentase tertinggi.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, mengatakan rekapitulasi tersebut disusun berdasarkan data siswa bernama Bali periode 2019-2026. Data mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga jalur pendidikan nonformal PKBM/SKB, dengan sumber Dapomart BPMP Agustus 2026.
“Dalam data 2026, siswa dengan nama Bali tercatat sebanyak 654.345 orang atau 76,63 persen dari keseluruhan siswa. Sementara 199.588 siswa atau 23,37 persen tercatat tanpa nama Bali,” ujar Wesnawa Punia, Jumat (18/9).
Berdasarkan urutan kelahiran, kelompok anak pertama dengan nama Putu, Wayan, atau Gede masih menjadi kelompok terbesar, yakni 255.229 siswa atau 29,89 persen. Selanjutnya anak kedua dengan nama Made, Kadek, atau Nengah sebanyak 232.227 siswa atau 27,19 persen.
Sementara kelompok anak ketiga dengan nama Komang atau Nyoman mencapai 124.403 siswa atau 14,57 persen. Adapun kelompok anak keempat atau Ketut hanya 42.486 siswa atau 4,98 persen.
Perbedaan paling terlihat ketika data tersebut dipetakan berdasarkan wilayah. Buleleng mencatat 12.003 siswa anak keempat atau 8,41 persen dari total 142.686 siswa. Persentase ini menjadi yang tertinggi di Bali.
Karangasem menyusul dengan 7.129 siswa atau 8,17 persen dari 87.286 siswa. Kemudian Bangli 3.037 siswa atau 6,57 persen dari 46.200 siswa dan Klungkung 2.438 siswa atau 6,03 persen dari 40.454 siswa.
Jembrana mencatat 2.630 siswa anak keempat atau 5,31 persen dari 49.563 siswa. Sementara Gianyar sebanyak 3.484 siswa atau 3,40 persen dari 102.599 siswa.
Di Badung, anak keempat tercatat 4.443 siswa atau 3,35 persen dari 132.617 siswa. Denpasar mencatat 5.501 siswa atau 3,08 persen dari 178.517 siswa.
Adapun Tabanan menjadi daerah dengan proporsi paling rendah. Dari 74.011 siswa, hanya 1.821 siswa atau 2,46 persen yang masuk kelompok anak keempat.
“Kalau dilihat per daerah, angkanya memang berbeda. Ada daerah yang persentasenya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah,” kata pria yang akrab disapa Gus Wes ini.
Menariknya, pola serupa juga terlihat pada kelompok anak ketiga yang menggunakan nama Komang atau Nyoman. Karangasem mencatat proporsi tertinggi, yakni 16.910 siswa atau 19,37 persen. Buleleng mencapai 18,82 persen atau 26.858 siswa, Bangli 17,54 persen atau 8.105 siswa, dan Klungkung 16,53 persen atau 6.688 siswa.
Di Jembrana, kelompok anak ketiga mencapai 7.613 siswa atau 15,36 persen. Gianyar 14.011 siswa atau 13,66 persen, Badung 16.538 siswa atau 12,47 persen, Tabanan 8.896 siswa atau 12,02 persen, dan Denpasar 18.784 siswa atau 10,52 persen.
Disdikpora Bali juga menemukan variasi proporsi anak keempat berdasarkan jenjang pendidikan. Pada PAUD 2026, dari 86.187 siswa, sebanyak 3.855 anak atau 4,47 persen merupakan anak keempat.
Di SD, jumlahnya mencapai 19.674 siswa atau 5,16 persen dari 381.400 siswa. Pada SMP terdapat 9.516 anak keempat atau 5,02 persen dari 189.408 siswa.
Sementara di SMA terdapat 4.020 siswa atau 4,62 persen dari total 87.017 siswa. Pada SMK, sebanyak 4.799 siswa atau 4,88 persen dari 98.331 siswa merupakan anak keempat.
Di SLB, kelompok anak keempat tercatat 127 siswa atau 4,44 persen dari 2.859 siswa. Sedangkan pada jalur PKBM/SKB, sebanyak 495 siswa atau 5,67 persen dari 8.731 siswa masuk kelompok anak keempat.
“Data ini kami susun berdasarkan jenjang pendidikan, sehingga bisa dilihat bagaimana komposisinya mulai dari PAUD sampai pendidikan nonformal,” ujar Gus Wes.
Rekapitulasi juga memperlihatkan bahwa proporsi anak keempat relatif bertahan di sekitar angka 5 persen dalam beberapa tahun terakhir pada sejumlah jenjang. Pada SD, misalnya, persentasenya meningkat dari 4,92 persen pada 2019 menjadi 5,16 persen pada 2025 dan 2026.
Pada SMP, angkanya bergerak dari 5,09 persen pada 2019 menjadi 5,02 persen pada 2026. Untuk SMA, SMK, dan SLB, Disdikpora memberikan catatan bahwa penyajian data mengalami perubahan.
Data 2019-2023 masih digabung dalam kelompok SMA/SMK/SLB, sedangkan mulai 2024 sudah dipisahkan berdasarkan jenjang pendidikan. Selain urutan kelahiran, data Disdikpora juga menggambarkan penggunaan nama Bali secara keseluruhan.
Karangasem tercatat memiliki proporsi siswa dengan nama Bali sebesar 88,80 persen, disusul Bangli 88,45 persen, Klungkung 87,26 persen, dan Buleleng 86,17 persen.
Gianyar mencapai 82,75 persen dan Tabanan 81,96 persen. Jembrana berada pada angka 73,27 persen, sedangkan Badung 68,19 persen. Denpasar menjadi daerah dengan proporsi siswa bernama Bali paling rendah.
Dari 178.517 siswa, sebanyak 105.412 siswa atau 59,05 persen menggunakan nama Bali. Sebanyak 73.105 siswa atau 40,95 persen tercatat tidak menggunakan nama Bali.
Menurut Gus Wes, rekapitulasi tersebut memberikan gambaran mengenai penggunaan nama Bali berdasarkan wilayah, jenjang pendidikan, dan urutan kelahiran. Data tersebut sekaligus menunjukkan adanya perbedaan pola penggunaan nama Bali di antara kabupaten/kota.
Persoalan semakin sedikitnya anak ketiga dan keempat sebelumnya juga disoroti Gubernur Bali, Wayan Koster. Saat menutup Utsawa Dharmagita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (16/9), Koster menyinggung rendahnya proporsi nama Ketut di sejumlah daerah.
Ia secara khusus menyebut Tabanan sebagai daerah dengan persentase Ketut yang rendah, disusul Denpasar dan Badung. “Yang rendah itu Tabanan. Paling rendah nih Tabanan ini. Mau tiang mau kumpulin Bupatinya. Denpasar, Badung (juga) nah gitu,” sebut Koster.
Menurut Koster, jumlah keluarga yang memiliki anak ketiga dan keempat berkaitan dengan keberlangsungan penggunaan nama Nyoman dan Ketut pada generasi berikutnya. Ia menilai kedua nama tersebut bukan sekadar penanda urutan kelahiran, melainkan bagian dari sistem penamaan tradisional yang melekat pada identitas masyarakat Bali.
Atas dasar itu, Koster mengatakan dirinya tidak lagi ingin mengampanyekan pola keluarga dengan dua anak di Bali. Ia justru mendorong gagasan keluarga dengan empat anak sepanjang kondisi keluarga memungkinkan.
“Jadi karena itu titiang mangkin enggak mau lagi kampanye KB 2 anak! Titiang udah bicara sama Menteri Kependudukan/Badan Keluarga Berencana berhenti kampanye KB 2 anak di Bali! Sekarang kita kampanye KB 4 anak lamun nyidang,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
