MANGUPURA, BALIPOST.com – Isu mengenai rencana pembangunan dermaga wisata water taxi di Pantai Perancak, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, sempat memunculkan kekhawatiran terhadap keberadaan Pura Dalem Perancak. Namun, pemerintah desa memastikan pura yang menjadi bagian penting dalam aktivitas keagamaan masyarakat tersebut tidak akan digusur, digeser, maupun direlokasi.
Perbekel Tibubeneng, I Made Kamajaya, menegaskan posisi Pura Dalem Perancak berada cukup jauh dari titik rencana pembangunan dermaga. Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang belakangan beredar di media sosial mengenai keberadaan pura tersebut.
“Sesungguhnya Pura Dalem Prancak itu masih sangat jauh radiusnya dengan rencana pembangunan pelabuhan ini, jadi bukan itu. Tapi memang ada Pura Segara Perancak, itu pura tempat para nelayan sesungguhnya, yang saat ini satu palinggih yang ada di pantai di dekatnya tempat jukung itu,” ujar Kamajaya, yang ditemui usai sosialisasi rencana pembangunan dermaga water taxi di Kantor Desa Tibubeneng, Jumat (2/10).
Dengan demikian, Pura Dalem Perancak tidak menjadi objek yang akan dipindahkan dalam rancangan pembangunan tersebut. Perhatian justru mengarah pada dua pura lain yang berada lebih dekat dengan kawasan pantai dan aktivitas nelayan, yakni Pura Segara Perancak dan Palinggih Tugu Barak.
Berdasarkan rancangan Detail Engineering Design (DED), Palinggih Tugu Barak disebut berpotensi terdampak sehingga muncul opsi pemindahan. Sementara Pura Segara Perancak merupakan tempat suci yang berkaitan dengan kelompok nelayan dan lokasinya berada di sekitar kawasan pantai tempat jukung ditambatkan.
Meski demikian, Kamajaya menekankan belum ada keputusan final mengenai pemindahan kedua pura tersebut. Pemerintah masih menunggu berbagai kajian sebelum pembangunan dermaga water taxi dapat dilanjutkan. “Jadi pada prinsipnya ini kan langkah awal cuman sudah punya semangat yang sama bagaimana fasilitas yang akan dibangun, yang akan mencari solusi dari permasalahan pariwisata ini, semangatnya semua peserta tadi itu kan mendukung,” ungkapnya.
Ia berharap proses kajian nantinya turut membuka ruang pembahasan bersama para nelayan selaku pengempon pura. Menurutnya, keputusan terkait pura yang berpotensi terdampak tidak semestinya dilakukan tanpa melibatkan pihak yang memiliki keterikatan langsung dengan tempat suci tersebut.
“Itu kan hanya pura swagina. Jadi para nelayan yang punya itu. Mudah-mudahan setelah ini kan diadakan lagi pendalaman. Harapan kami Pak ketua nelayan juga hadir untuk bisa menyampaikan atau minta pendapat atau solusi dari pengempon yang lain,” paparnya.
Salah satu nelayan, Wayan Sena, mengaku sudah mengetahui adanya rencana pembangunan dermaga water taxi dan kemungkinan perubahan lokasi Pura Segara. Namun, ia belum mengetahui lokasi baru maupun apakah para nelayan telah menyatakan persetujuan.
“Dimana akan mendapatkan tempat saya belum tahu. Dari nelayan juga belum menyatakan setuju atau tidak,” ucap Sena, saat ditemui di area pantai.
Di sisi lain, Sena menyatakan mendukung rencana pemerintah sepanjang keberadaan nelayan dan aktivitas melaut tetap diperhatikan. Ia berharap pembangunan dermaga tidak menghilangkan ruang bagi nelayan untuk menyimpan dan menggunakan jukung. “Ini proyek pemerintah mau gimana lagi, kalau pasti ada dermaga. Kalau memang ada dermaga saya berharap tetap dapat melaut dan menempatkan jukung,” pungkasnya.
Rencana dermaga water taxi sendiri masih berada pada tahap kajian. Pemerintah menyebut sedikitnya 14 kajian lanjutan diperlukan, mencakup aspek sosial budaya, lingkungan dan teknis. Karena itu, kepastian desain, lokasi serta waktu pembangunan belum ditetapkan.
Asisten Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Liz Zeny Merry, mengatakan, sosialisasi menjadi langkah awal sebelum pemerintah menentukan arah pengembangan transportasi laut tersebut.
Menurutnya, peningkatan arus wisatawan menuju Bali berpotensi memperparah kemacetan, terutama di kawasan Canggu dan sekitarnya. Karena itu, transportasi laut melalui water taxi mulai dikaji sebagai salah satu pilihan untuk memperkuat konektivitas pariwisata.
Meski demikian, Liz menegaskan rencana tersebut belum final. Pemerintah masih harus menyelesaikan sedikitnya 14 kajian lanjutan yang mencakup aspek sosial budaya, lingkungan hingga teknis. Hasil seluruh kajian akan menjadi dasar untuk menentukan apakah proyek dilanjutkan, termasuk desain dan lokasi dermaga. Salah satu kawasan yang masuk pertimbangan awal yakni Berawa. Dari aspek teknis, kawasan tersebut dinilai memiliki karakteristik gelombang yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah titik lain di sepanjang pantai.
Namun, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kondisi teknis. Keberadaan kawasan suci serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi juga menjadi aspek penting yang membutuhkan kajian lebih mendalam. “Kami ingin wisata semakin nyaman dan persoalan kemacetan bisa dicarikan solusi. Namun, manfaat pembangunan harus lebih besar daripada dampaknya. Karena itu, semua masukan masyarakat akan menjadi bahan kajian,” ujarnya.
Liz menyebut kajian nantinya harus melihat dampak pembangunan secara menyeluruh. Pemerintah tidak ingin kajian hanya berhenti pada aspek pembangunan fisik dermaga, tetapi juga memperhitungkan perubahan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Salah satu perhatian yakni kemungkinan perubahan sedimentasi pantai apabila pembangunan breakwater atau pemecah gelombang dilakukan.
Dampak tersebut harus dihitung secara matang agar pembangunan transportasi laut tidak menimbulkan persoalan baru di kawasan pesisir.
Untuk kebutuhan teknis, penyusunan feasibility study (FS) telah dilakukan sejak tahun sebelumnya oleh Universitas Udayana. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Setelah FS selesai, tahapan dapat berlanjut ke penyusunan detail engineering design (DED).
Namun, sejumlah kajian lain masih harus dituntaskan sebelum pemerintah mengambil keputusan pembangunan. Termasuk memastikan skema pembiayaan serta bentuk kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan kemungkinan keterlibatan pihak swasta. Karena itu, Liz belum memastikan kapan pembangunan water taxi tersebut akan dimulai. Saat ini, proses masih berada pada tahap komunikasi dan pengkajian. “Ini masih tahap awal komunikasi dengan masyarakat. Kami tidak ingin rencana ini hanya menjadi wacana. Namun, kalau hasil kajian menunjukkan tidak layak, tentu harus diterima. Jangan sampai pembangunan justru lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat,” tegasnya.(Parwata/balipost)
