DENPASAR, BALIPOST.com – Ketidaksesuaian desil dengan kondisi masyarakat juga ditemukan di Denpasar. Terkait kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggenjot pelaksanaan pendataan perlindungan sosial (Perlinsos) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan desil.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat diwawancarai, Sabtu (29/8) mengatakan, hasil perlinsos ini nantinya akan bisa dijadikan dasar penetapan desil. Saat ini kata dia, capaian pendataan perlinsos di Denpasar baru 41 persen.
Pihaknya menggenjot pelaksanaan perlinsos dengan melibatkan semua OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
“Kita sekarang dahului dengan melaksanakan perlinsos, agar desil kita tetapkan sesuai data fakta di lapangan. Kami libatkan semua OPD di Denpasar, tiap hari turun membantu,” katanya.
Pendataan perlinsos ini, katanya, akan membantu kerancuan desil di lapangan selama ini, termasuk adanya kasus di lapangan masyarakat disabilitas terdata desil tinggi. “Ya makanya sekarang kan ada turun untuk perlinsos. Begitu perlinsos ini 100 persen itulah dasar penetapan desil,” katanya.
Penetapan desil ini, kata Jaya Negara, akan memudahkan penyaluran bantuan. Perlinsos akan membantu ketepatan desil sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.
Jaya Negara menjelaskan, data hasil Perlinsos nantinya juga akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam membantu warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah. Data tersebut berkaitan dengan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan sensus ekonomi serta data Perlinsos dari pemerintah pusat. Menurutnya, Perlinsos dinilai lebih konkret karena pendataannya menyasar langsung kondisi masyarakat di lapangan, khususnya terkait pengeluaran masyarakat.
“Perlinsos sudah final dalam data-datanya, di mana Perlinsos sebagai pembanding dari sensus ekonomi yang dilaksanakan. Namun Perlinsos lebih konkret terhadap data masyarakatnya,” jelas Jaya Negara.
Dengan percepatan pendataan tersebut, Pemkot Denpasar berharap data kesejahteraan masyarakat dapat semakin akurat. Data yang sesuai kondisi riil di lapangan diharapkan mampu menjadi dasar agar berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Widiastuti/balipost)
