DENPASAR, BALIPOST.com – Memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Bali menyoroti persoalan transportasi yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Kemacetan di sejumlah kawasan strategis dinilai semakin menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan pilihan transportasi publik yang memadai.
Ketua MTI Provinsi Bali, Dr. Ir. I Made Rai Ridartha, mengatakan kemacetan parah masih ditemukan di sejumlah kawasan padat aktivitas. Di antaranya, Sanur di Kota Denpasar, Kuta di Kabupaten Badung, serta Ubud di Kabupaten Gianyar. Kemacetan juga terjadi pada ruas-ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan tersebut, termasuk di sekitar kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Menurutnya, kemacetan tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan negatif. Tingginya kepadatan lalu lintas juga menjadi indikator bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi serta menjadi sumber bangkitan maupun tarikan perjalanan.
Ia menyebut perkembangan kawasan destinasi baru juga ikut menciptakan tarikan perjalanan. Salah satunya kawasan Serangan yang belakangan berkembang menjadi salah satu tujuan perjalanan baru di Bali. Peningkatan aktivitas tersebut, kata dia, perlu diantisipasi melalui sistem transportasi yang terintegrasi.
Persoalan berikutnya yang menjadi sorotan MTI adalah keberpihakan pemerintah terhadap transportasi publik. Rai Ridartha menilai layanan transportasi publik di Bali masih perlu diperluas dan diperkuat secara serius dan berkelanjutan.
Padahal, transportasi publik semestinya menjadi salah satu instrumen utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan kemacetan. Namun, fungsi tersebut baru akan efektif apabila kualitas layanan transportasi publik mampu bersaing dengan kendaraan pribadi.
Ia menyebut setidaknya terdapat sejumlah indikator yang harus diperhatikan. Pertama, cakupan pelayanan, yakni seberapa luas wilayah yang dapat dijangkau oleh jaringan transportasi publik. Kedua, keandalan, meliputi kepastian jadwal, ketersediaan armada, serta kejelasan rute dan arah perjalanan.
“Yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan layanan ini penting untuk melakukan kompetisi dengan dominasi kendaraan pribadi, terutama sepeda motor,” ujarnya, Kamis (13/8).
Menurutnya, meskipun transportasi publik saat ini belum tentu mampu mengungguli sepeda motor dari sisi waktu tempuh dalam seluruh perjalanan, upaya meningkatkan kecepatan layanan tetap harus dilakukan.
Aspek berikutnya adalah kenyamanan. Rai Ridartha mengakui sejumlah layanan transportasi publik massal yang sudah tersedia memiliki tingkat kenyamanan yang cukup baik. Namun, kenyamanan tersebut harus dibarengi dengan konektivitas antarlayanan.
Konektivitas dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak harus berjalan terlalu jauh atau menggunakan kendaraan lain hanya untuk mencapai halte maupun layanan transportasi publik berikutnya. Jika jaringan tersebut terhubung dengan baik, masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk beralih.
“Keseluruhan ini harus dibungkus menjadi sebuah konektivitas yang handal. Kita mau ke mana saja ada layanannya, tidak perlu berjalan terlalu jauh, tidak perlu menggunakan layanan lainnya untuk menyambung kepada layanan transportasi publik ini,” jelasnya.
Rai Ridartha juga mengingatkan pembangunan infrastruktur jalan tetap penting. Namun, pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, maupun pembukaan akses baru tidak akan menjadi solusi tunggal apabila tidak dibarengi dengan penyediaan alternatif transportasi.
Menurut dia, ketika kapasitas jalan bertambah tanpa diikuti perubahan pilihan moda, masyarakat justru akan kembali menggunakan jalan tersebut dengan kendaraan pribadi. Akibatnya, jalan lama belum tentu mengalami pengurangan beban lalu lintas secara signifikan, sementara jalan baru pun berpotensi kembali dipenuhi kendaraan.
Karena itu, MTI Bali mendorong pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menyediakan pilihan transportasi yang benar-benar layak digunakan masyarakat.
“Harapan kita semua selaku masyarakat bahwa pemerintah menyiapkan pilihan kepada masyarakat, kualitas layanan transportasi publik yang baik dalam rangka untuk mengurangi kemacetan lalu lintas baik di ruas jalan maupun di kawasan,” tegasnya.
Selain mengurangi kemacetan, penguatan transportasi publik dinilai memberikan manfaat lain, seperti meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar serta membantu menjaga kualitas lingkungan dan udara.
Rai Ridartha meminta layanan yang sudah berjalan agar tidak hanya dipertahankan, tetapi dikembangkan secara bertahap. Ia secara khusus menyebut Trans Metro Dewata dan Trans Sarbagita sebagai layanan yang perlu diperkuat melalui penambahan jaringan dan rute.
“Trans Metro Dewata yang sudah ada, Trans Sarbagita yang sudah ada silakan dikembangkan, ditambah lagi jaringan rutenya, sehingga ini menjadi jaringan rute yang mencakup banyak ruas wilayah yang ada di Bali, terutama di wilayah Sarbagita,” ujarnya.
Dorongan tersebut menjadi semakin relevan di tengah tingginya jumlah kendaraan bermotor di Bali. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali telah mencapai sekitar 5,27 juta unit, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Bali.
Komposisinya didominasi sepeda motor yang mencapai sekitar 4,53 juta unit. Selain itu terdapat sekitar 544,64 ribu mobil penumpang, 188,20 ribu mobil barang atau truk dan pikap, serta sekitar 15,98 ribu bus.
Konsentrasi kendaraan juga cukup tinggi di kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi. Kota Denpasar disebut memiliki lebih dari 1,8 juta kendaraan, sedangkan Kabupaten Badung sekitar 993 ribu kendaraan.
Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi Bali dalam mengelola mobilitas. Ketika pertumbuhan aktivitas perjalanan tidak diikuti peralihan moda yang memadai, tekanan terhadap kapasitas jalan akan terus meningkat.
Rai Ridartha berharap momentum Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali dapat menjadi titik evaluasi sekaligus momentum memperkuat kebijakan transportasi yang lebih berorientasi pada pelayanan publik.
Apa yang sudah berjalan baik, menurut Rai Ridartha, perlu diteruskan. Namun, pengembangan jaringan, peningkatan frekuensi, kepastian jadwal, kecepatan, kenyamanan, dan integrasi antarmoda harus menjadi bagian dari pembenahan transportasi Bali ke depan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diberi tambahan kapasitas jalan, tetapi juga diberikan pilihan mobilitas yang nyata dan kompetitif. Bagi Bali, mengurangi kemacetan bukan semata-mata soal menambah jalan, melainkan juga memastikan masyarakat memiliki alasan kuat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
“Semoga Provinsi Bali semakin jaya dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
