SINGARAJA, BALIPOST.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 12 tuntutan yang terdiri atas 7 isu nasional dan 5 isu lokal yang dinilai mendesak ditindaklanjuti pemerintah.
Mahasiswa tiba di kantor DPRD Buleleng sekitar pukul 10.50 WITA dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa bendera organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Setibanya di lokasi, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Indonesia Butuh Perubahan” dan “Buleleng Butuh Kepastian”. Massa aksi juga membawa sejumlah poster bernada kritik, seperti “Titik Nol Elit Jalan Sulit” dan “MBG Elit Gaji Guru Sulit.”
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Cipayung Plus Buleleng mendesak pemerintah pusat memenuhi tujuh tuntutan. Meliputi penegakan Pasal 33 UUD 1945 dengan menghadirkan 19 juta lapangan kerja, membersihkan kabinet dari menteri yang dinilai tidak berkompeten, merombak tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menolak revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, serta menghentikan kriminalisasi terhadap ruang sipil.
Sementara itu, untuk Kabupaten Buleleng, mahasiswa mengajukan lima tuntutan. Tuntutan dimaksud yakni meminta pemerintah membuka transparansi proyek Bandara Bali Utara, segera mengatasi krisis ekologi di TPA Bengkala, menghentikan kebijakan pajak yang dinilai memberatkan UMKM dan pelaku usaha kedai kopi lokal, mengalokasikan APBD untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan drainase, serta melindungi lahan subak dari alih fungsi.
Perwakilan PMII, Nurhayati mengatakan, kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang belum mendapat perhatian serius pemerintah. Menurutnya, guru seharusnya dapat fokus menjalankan tugas mendidik, bukan dibebani pekerjaan administratif maupun pelaksanaan program di luar tugas utamanya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah diminta memperbaiki tata kelola program tersebut agar tidak membebani tenaga pendidik. “Guru seharusnya dapat fokus menjalankan tugas pendidikan, bukan dibebani pekerjaan di luar tugas utamanya,” ujarnya.
Nurhayati juga meminta pemerintah memastikan anggaran MBG benar-benar diterima sesuai peruntukannya. “Pastikan setiap rupiah untuk MBG itu sampai ke anak-anak sesuai anggarannya. Kalau anggarannya dikorupsi, bukan hanya anggarannya yang dikorupsi, tetapi juga gizi anak-anak,” katanya.
Selain itu, ia mengkritik ketimpangan pembangunan yang dinilai lebih berfokus pada kawasan perkotaan dibandingkan pedesaan. Menurutnya, masih banyak ruas jalan desa yang rusak dan belum mendapat perhatian, padahal setiap hari digunakan masyarakat, guru, maupun pelajar.
Ketua HMI Buleleng, Didit Kurniadin mengatakan, aksi tersebut merupakan upaya menyuarakan kepentingan masyarakat yang dinilai belum terakomodasi dalam berbagai kebijakan pemerintah. Didit juga menyesalkan tidak hadirnya satu pun anggota DPRD Buleleng untuk menemui massa aksi.
“Kita sudah berteriak dengan lantang, tetapi tidak didengarkan oleh wakil rakyatnya. Kritik itu bukan kesalahan, kritik adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan tindak lanjut aspirasi yang pernah disampaikan Aliansi Cipayung Plus Buleleng pada tahun lalu. Menurutnya, hingga kini belum ada kepastian mengenai realisasi tuntutan tersebut.
Aliansi Cipayung Plus Buleleng memberikan waktu selama sepekan kepada DPRD Buleleng untuk menindaklanjuti 12 tuntutan yang telah disampaikan. Apabila tidak ada respons, mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. (Yudha/balipost)
