DENPASAR, BALIPOST.com – Operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD) tengah memasuki tahap kajian menyeluruh seiring rencana evaluasi terhadap efektivitas layanan, khususnya di wilayah Kota Denpasar. Evaluasi dilakukan karena tingkat keterisian (load factor) pada sejumlah koridor dinilai belum optimal.
Sementara pemerintah kabupaten/kota diminta berkomitmen ikut membiayai operasional layanan angkutan massal tersebut.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar saat ini sedang menyusun kajian komprehensif untuk menilai efektivitas jalur, pola layanan hingga kebutuhan anggaran. Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan skema pembiayaan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Bali, I Made Rai Ridartha, menegaskan evaluasi merupakan langkah yang tepat selama tidak dimaknai sebagai upaya menghentikan operasional Trans Metro Dewata.
Menurutnya, pernyataan Wakil Wali Kota Denpasar mengenai perlunya evaluasi merupakan hal yang wajar mengingat pemerintah dituntut menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Namun, ia mengingatkan bahwa penyediaan transportasi publik merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat.
“Transportasi publik adalah layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menyediakan kendaraan pribadi. Karena itu, evaluasi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai disalahartikan sebagai penghentian layanan,” ujarnya, Sabtu (18/7).
Ia menilai keberadaan transportasi publik juga menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan kemacetan yang semakin meningkat di berbagai kawasan Bali, seperti Kuta, Canggu, Ubud hingga pusat Kota Denpasar.
Menurut Rai Ridartha, apabila semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, volume kendaraan di jalan akan berkurang sehingga rasio volume terhadap kapasitas jalan (V/C Ratio) menurun. Kondisi tersebut akan meningkatkan Level of Service (LOS) jalan menuju kategori yang lebih baik.
Ia mengkritisi penilaian terhadap Trans Metro Dewata yang selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan finansial semata, yakni membandingkan biaya operasional dengan pendapatan tiket.
Padahal, menurutnya, transportasi publik seharusnya dinilai menggunakan pendekatan ekonomi yang memperhitungkan manfaat tidak langsung, seperti penghematan konsumsi bahan bakar, berkurangnya polusi udara, efisiensi waktu perjalanan, hingga menurunnya tingkat stres akibat kemacetan.
“Kalau seluruh manfaat ekonomi itu dihitung menjadi nilai uang, hasilnya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengoperasikan layanan transportasi publik,” katanya.
Lebih lanjut, Rai Ridartha menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Pertama, pemerintah perlu mengkaji kembali efektivitas rute yang telah ditetapkan. Menurutnya, operator hanya menjalankan koridor sesuai kontrak, sehingga apabila tingkat keterisian rendah belum tentu sepenuhnya menjadi kesalahan operator.
“Ada kemungkinan rutenya memang perlu dievaluasi, dilakukan rerouting, penambahan maupun pengurangan koridor agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, operator juga memiliki tanggung jawab meningkatkan jumlah penumpang melalui peningkatan kualitas pelayanan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Selain aspek rute, ia menilai perilaku masyarakat juga harus menjadi bagian evaluasi. Perlu diketahui apakah rendahnya jumlah penumpang disebabkan minimnya kenyamanan layanan, keterbatasan jangkauan, atau karena masyarakat masih memilih kendaraan pribadi.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar Trans Metro Dewata adalah layanan first mile dan last mile, yakni akses dari rumah menuju halte maupun dari halte menuju lokasi tujuan.
Apabila masyarakat masih harus menggunakan moda transportasi tambahan dengan biaya lebih mahal dan waktu tempuh lebih lama dibanding sepeda motor pribadi, maka minat menggunakan angkutan umum akan tetap rendah.
Karena itu, ia mendorong penerapan strategi push and pull secara bertahap. Strategi push dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan transportasi publik, sedangkan strategi pull berupa pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan parkir maupun pengaturan lalu lintas. Namun, pembatasan tersebut baru bisa diterapkan apabila layanan angkutan umum telah benar-benar memadai.
Rai Ridartha juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi terhentinya operasional Trans Metro Dewata seperti saat masa transisi pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah beberapa waktu lalu.
Ia justru berharap layanan terus diperluas. Saat ini Trans Metro Dewata melayani enam koridor utama, sementara berdasarkan kajian MTI Bali dibutuhkan sedikitnya 34 rute agar jaringan transportasi publik mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.
“Jangan pembiayaannya dikurangi, apalagi sampai ditiadakan. Yang perlu dilakukan justru menambah koridor secara bertahap, termasuk menghadirkan feeder yang disiapkan pemerintah kabupaten dan kota agar terhubung dengan koridor utama milik pemerintah provinsi,” tegasnya.
Selain penambahan jaringan, ia juga mengusulkan pembangunan halte dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Pengusaha dapat diberikan insentif berupa hak pemasangan iklan atau promosi dalam jangka waktu tertentu sebagai kompensasi pembangunan fasilitas pendukung.
Dengan skema tersebut, pemerintah tidak harus sepenuhnya mengeluarkan anggaran untuk penyediaan infrastruktur, sementara fasilitas transportasi publik tetap dapat berkembang.
“Kalau dilakukan secara bertahap dan konsisten, saya optimistis Bali bisa memiliki sistem transportasi publik yang baik seperti di Singapura maupun Jepang. Yang terpenting sekarang adalah evaluasi dilakukan untuk memperbaiki layanan, bukan menghentikannya,” pungkasnya.
Berdasarkan data, dalam kurun satu tahun operasional, terhitung sejak 20 April 2025 hingga 19 April 2026, jumlah pengguna Bus TMD tercatat menembus 1,7 juta penumpang. Capaian ini menjadi indikator awal tumbuhnya budaya penggunaan transportasi publik di Bali.
Manajer Operasional Bus TMD, Ida Bagus Eka Budi, mengungkapkan bahwa rata-rata pengguna harian kini hampir mencapai 5.000 orang.
Jika dibandingkan periode sebelumnya, jumlah penumpang mengalami peningkatan dari 1,62 juta menjadi 1,72 juta orang, atau naik sekitar 6,5 persen. Rata-rata pengguna harian pun ikut meningkat dari 4.450 menjadi 4.751 penumpang. (Ketut Winata/balipost)
