SINGARAJA, BALIPOST.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu (10/6) berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat di Kabupaten Buleleng.
Selain membuat biaya transportasi harian warga membengkak, lonjakan harga hingga sekitar 32 persen tersebut juga diperkirakan meningkatkan realisasi belanja operasional kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Salah satu pengguna Pertamax, Metariawan, mengaku, harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan BBM sehari-hari. Selama ini, ia biasa mengalokasikan sekitar Rp100 ribu untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan. Dengan harga lama sebesar Rp12.300 per liter, dana Rp100 ribu masih mampu membeli sekitar 8,1 liter Pertamax. Jumlah tersebut dinilainya cukup untuk menunjang mobilitas kerja selama hampir sepekan, terutama untuk aktivitas di kawasan perkotaan.
“Rp100 ribu biasanya cukup untuk kebutuhan liputan selama sekitar sepekan, khususnya untuk mobilitas di kawasan perkotaan,” ujarnya.
Namun, setelah harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, jumlah BBM yang diperoleh dengan nominal yang sama hanya sekitar 6,1 liter. Kondisi itu membuat kebutuhan BBM yang sebelumnya cukup untuk satu pekan kini diperkirakan hanya mampu menunjang aktivitas selama tiga hingga empat hari.
Metariawan mengaku terkejut dengan besarnya kenaikan harga tersebut. Menurutnya, lonjakan harga Pertamax semakin menambah beban pengeluaran di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan hidup lainnya. “Kenaikan harga ini sangat terasa. Pengeluaran untuk berbagai kebutuhan terus bertambah, sehingga biaya BBM yang ikut naik membuat saya harus mengatur ulang anggaran,” katanya.
Kenaikan harga Pertamax juga berdampak terhadap belanja operasional kendaraan dinas Pemkab Buleleng. Meski demikian, pengeluaran BBM dipastikan tetap menyesuaikan kebutuhan riil atau real cost sesuai penggunaan kendaraan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Suharta, mengatakan setiap perubahan harga BBM akan diikuti penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran.
Pasalnya, pembayaran BBM dilakukan berdasarkan harga yang berlaku saat kendaraan melakukan pengisian bahan bakar. “Harga Pertamax itu kan naik turun. Ketika ada kenaikan harga Pertamax, nanti di DPA yang kita susun akan disesuaikan. Kalau turun lagi, juga kita sesuaikan. Karena belanja BBM itu real cost, berapa harga saat itu ya segitu yang dibayarkan,” ujarnya.
Suharta menjelaskan, kebutuhan BBM pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebenarnya telah diperhitungkan saat penyusunan anggaran. Namun, realisasi belanja tetap bergantung pada intensitas penggunaan kendaraan dan perkembangan harga BBM di lapangan. “Biasanya dari tahun ke tahun sudah ada estimasi kebutuhan. Tetapi realisasinya tetap menyesuaikan penggunaan dan harga yang berlaku,” jelasnya.
Menurut Suharta, penggunaan BBM kendaraan dinas juga diawasi melalui mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas. Setiap pembelian BBM harus disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan yang dibuktikan melalui surat tugas maupun undangan resmi.
Volume BBM yang dibeli juga dihitung berdasarkan jarak tempuh tujuan perjalanan. Misalnya, ketika kendaraan dinas digunakan untuk menghadiri kegiatan di Denpasar, kebutuhan BBM akan disesuaikan dengan jarak perjalanan menuju lokasi tersebut.
“Kalau ada undangan atau perjalanan dinas, baru dihitung kebutuhannya. Ke mana mobil itu digunakan, ya segitu kita beli BBM-nya. Jadi nanti dilampirkan surat undangan atau surat tugas sebagai bagian dari SPJ,” katanya.
Di lingkungan Dinas Kominfosanti Buleleng, saat ini terdapat empat kendaraan operasional yang menggunakan BBM jenis Pertamax, di luar kendaraan kepala dinas. Sementara kendaraan kepala dinas sebagian besar menggunakan BBM jenis Dexlite. “Kalau kepala dinas kebanyakan mobilnya menggunakan BBM jenis Dexlite,” ucap Suharta. (Nyoman Yudha/balipost)
