DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan Autonomous Rail Transit (ART) sebagai pengganti wacana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) mendapat perhatian dari kalangan pemerhati transportasi.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Bali, Dr. Ir. I Made Rai Ridartha, menilai pengembangan ART dapat menjadi pilihan yang baik, namun harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem transportasi publik yang terstruktur. Bukan menggantikan tahapan pembangunan angkutan umum yang sudah ada.
Menurut Rai Ridartha, konsep ART sebenarnya bukan gagasan baru di Bali. Kajian mengenai pengembangan moda tersebut telah ada sejak beberapa tahun lalu.
Termasuk, rencana lintasan yang menghubungkan Bali selatan dengan wilayah utara melalui jalur Catur, Kintamani, hingga kawasan Buleleng.
“Konsep ART itu sudah ada. Jalurnya dirancang membelah Bali dari selatan menuju utara. Karena berjalan di permukaan, ART bisa memanfaatkan jaringan jalan yang sudah tersedia. Hanya pada beberapa titik dengan elevasi ekstrem atau tikungan tajam diperlukan pembangunan shortcut agar operasionalnya lebih efektif,” ujarnya, Jumat (7/8).
Ia mengakui alasan Gubernur Bali Wayan Koster yang menyebut ART lebih efisien dibanding MRT memiliki dasar. Selain biaya pembangunan lebih rendah, teknologi ART juga dinilai lebih mudah diterapkan dibanding sistem kereta bawah tanah yang membutuhkan investasi sangat besar.
Sebelumnya, Gubernur Koster menyatakan Pemprov Bali memilih mengembangkan ART dibanding MRT karena dinilai lebih efisien dan lebih mudah secara teknologi. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum pengembangan ART yang belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunan moda tersebut ditargetkan mulai pada 2027.
Meski demikian, Rai Ridartha mengingatkan pembangunan transportasi publik tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang “melompat-lompat”.
Menurutnya, dalam perkembangan sistem transportasi di berbagai daerah, pembangunan moda massal selalu dilakukan secara bertahap. Mulai dari angkutan berkapasitas kecil hingga berkembang menjadi layanan bus, kemudian baru menuju sistem angkutan massal berbasis rel apabila kebutuhan penumpang sudah meningkat.
“MRT itu sebenarnya tahapan terakhir dalam pengembangan transportasi publik. Sebelum sampai ke sana, layanan pendahulunya harus dibangun dan dimatangkan terlebih dahulu,” katanya.
Rai Ridartha mengungkapkan, sejak 2006 sebenarnya telah dilakukan studi pengembangan transportasi publik kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Kajian tersebut merekomendasikan pembangunan 34 rute, terdiri atas 17 koridor utama dan 17 koridor cabang, yang dilayani sekitar 400 unit bus dan minibus.
Pada saat itu diperkirakan dibutuhkan biaya operasional sekitar Rp100 miliar hingga Rp125 miliar per tahun dengan jumlah penumpang sekitar 8.000 orang per hari. Meski pangsa pengguna angkutan umum masih di bawah lima persen, sistem tersebut dirancang agar terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna.
“Konsepnya sederhana. Pada awalnya memang subsidi pemerintah besar. Tetapi ketika penumpang bertambah, pendapatan tiket maupun pendapatan non-tiket meningkat sehingga beban subsidi akan semakin berkurang,” jelasnya.
Namun, implementasi kajian tersebut tidak pernah berjalan utuh. Dari 34 rute yang direncanakan, hingga kini hanya tersisa dua koridor Trans Sarbagita yang masih beroperasi dengan jumlah armada yang jauh berkurang dibanding awal operasional.
Kemudian pemerintah pusat menghadirkan program Teman Bus melalui layanan Trans Metro Dewata yang dibiayai selama lima tahun. Setelah masa pembiayaan berakhir, layanan tersebut sempat berhenti beberapa bulan karena belum ada kepastian pembiayaan dari pemerintah daerah sebelum akhirnya kembali beroperasi di bawah Pemerintah Provinsi Bali.
Saat ini, layanan Trans Metro Dewata baru melayani enam koridor. Jika digabungkan dengan dua koridor Trans Sarbagita, total baru tersedia delapan koridor.
“Padahal kebutuhan awal mencapai 34 koridor. Sangat jauh dari yang direncanakan,” ujarnya.
Menurut Rai Ridartha, rendahnya jumlah penumpang angkutan umum di Bali tidak bisa dijadikan alasan bahwa masyarakat tidak membutuhkan transportasi publik. Ia menilai rendahnya okupansi justru disebabkan jaringan layanan yang belum memadai.
Banyak calon penumpang harus berjalan terlalu jauh menuju halte atau menggunakan kendaraan lain sebelum mencapai koridor bus (first mile). Setelah turun dari bus, mereka juga masih harus menempuh perjalanan menuju tujuan akhir (last mile).
Akibatnya, perjalanan menggunakan angkutan umum menjadi lebih lama dan lebih mahal dibanding menggunakan sepeda motor pribadi.
“Kalau first mile, middle mile, dan last mile semuanya menyulitkan masyarakat, tentu mereka tetap memilih kendaraan pribadi. Itu sebabnya peminat angkutan umum masih rendah,” katanya.
Ia berharap pemerintah lebih dahulu memperluas jaringan transportasi publik berbasis bus sebelum mengembangkan ART.
Menurut Rai Ridartha, seluruh kawasan Sarbagita harus dilayani secara menyeluruh sehingga masyarakat memiliki alternatif nyata untuk meninggalkan kendaraan pribadi, terutama pada hari kerja.
Ia juga menyoroti belum adanya layanan transportasi publik yang memadai di sebagian wilayah Kabupaten Badung, padahal daerah tersebut memiliki kemampuan fiskal yang sangat kuat.
“Badung sebenarnya mampu membangun layanan transportasi sendiri, bahkan bisa ikut membantu pembiayaan sistem transportasi regional bersama pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selain koridor utama, ia menilai pemerintah kabupaten/kota juga perlu membangun layanan pengumpan (feeder) menuju kawasan permukiman sehingga masyarakat tidak perlu berjalan terlalu jauh menuju halte.
Menurut standar pelayanan, jarak berjalan kaki menuju halte sebaiknya tidak lebih dari 500 meter. Di daerah beriklim tropis seperti Bali, ia menyarankan jarak antarshelter sekitar 300 meter agar lebih nyaman bagi pengguna.
Rai Ridartha juga mengingatkan agar investasi transportasi publik tidak semata-mata dihitung dari keuntungan finansial.
Menurutnya, manfaat terbesar justru berada pada aspek ekonomi secara luas, seperti pengurangan kemacetan, efisiensi penggunaan bahan bakar, penurunan polusi udara, hingga berkurangnya tingkat stres masyarakat akibat kemacetan.
“Transportasi publik memang tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial. Tetapi kalau dihitung manfaat ekonominya, nilainya sangat besar. Itu yang harus menjadi dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan MTI Bali tidak menolak pembangunan ART. Namun, moda baru tersebut sebaiknya menjadi pelengkap setelah sistem transportasi publik berbasis bus benar-benar berfungsi optimal.
“Silakan membangun ART karena masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan moda. Tetapi jangan sampai layanan bus yang sudah ada justru dihentikan. Membangun transportasi publik harus tertata, terstruktur, dan tidak melompat-lompat,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
