SINGARAJA, BALIPOST.com – Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Buleleng masih jauh dari target. Hingga Rabu (22/7), jumlah kepala keluarga (KK) yang telah terdata baru mencapai 88.767 KK atau sekitar 32,96 persen dari total 269.300 KK. Untuk mengejar target sebelum batas akhir pendataan pada 30 Juli 2026, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa meminta sekitar 3.000 agen Perlinsos bergerak lebih aktif dengan melakukan pendataan secara jemput bola.
Suyasa mengatakan, percepatan pendataan menjadi tanggung jawab bersama. Selain agen Perlinsos, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga perbekel diminta ikut menggerakkan masyarakat agar segera mengikuti pendataan.
Menurutnya, data Perlinsos memiliki peran penting karena akan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan calon penerima berbagai program bantuan sosial. Masyarakat yang belum tercatat berpotensi tidak masuk dalam basis data sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai penerima bantuan.
“Hingga saat ini capaian pendataan memang terus meningkat, tetapi masih perlu dikejar. Saya minta seluruh agen Perlinsos bekerja lebih optimal, jangan hanya menunggu warga datang, tetapi lakukan jemput bola ke masyarakat,” ujarnya.
Suyasa menegaskan, pendataan Perlinsos bukan bertujuan mengurangi jumlah penerima bantuan sosial. Sebaliknya, pendataan dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak sesuai kondisi sosial ekonomi masing-masing.
“Kalau masyarakat tidak terdata, pemerintah tentu tidak memiliki dasar untuk menetapkan mereka sebagai calon penerima bantuan. Karena itu kami mengajak seluruh warga segera mengikuti pendataan,” katanya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemkab Buleleng telah menyiapkan sekitar 3.000 agen Perlinsos yang bertugas melakukan pendataan di seluruh desa dan kelurahan. Selain melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, para agen juga diharapkan memberikan pendampingan kepada warga yang ingin mendaftar secara mandiri.
Suyasa juga menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar berkoordinasi dengan seluruh perbekel guna mempercepat pendataan di tingkat desa. Sementara itu, para camat diminta menggerakkan lurah beserta perangkat wilayah agar lebih aktif mengajak masyarakat mengikuti pendataan sebelum batas waktu berakhir.
Selain percepatan pendataan Perlinsos, Suyasa turut meminta seluruh perangkat daerah menuntaskan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi aparatur sipil negara (ASN). Hingga kini, capaian aktivasi IKD di lingkungan Pemkab Buleleng telah mencapai 98,93 persen. (Yudha/balipost)
