NEGARA, BALIPOST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk membawa aspirasi para pengemudi logistik langsung ke pemerintah pusat. Langkah tegas ini diambil menyusul audiensi yang digelar di gedung DPRD Jembrana, Senin (20/7), dimana puluhan pengemudi kendaraan yang tergabung dalam Gapira, Gapiber, dan ASLI menyuarakan berbagai persoalan pelik di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Ketapang.
Dalam pertemuan yang terpaksa dipindahkan ke ruang sidang utama akibat membludaknya jumlah peserta hingga mencapai lebih dari 30 orang, perwakilan pengemudi dan warga membeberkan sejumlah poin krusial.
Salah satu sorotan utama yang paling mencemaskan para pengemudi logistik adalah wacana pemindahan aktivitas pelabuhan ke Celukan Bawang. Mereka khawatir kebijakan tersebut justru akan membuat biaya operasional membengkak secara signifikan.
Selain itu, kemacetan kronis yang hampir setiap hari melanda kawasan Pelabuhan Gilimanuk dinilai tidak hanya merusak kenyamanan dan keamanan berlalu lintas, tetapi juga memukul kestabilan perekonomian masyarakat lokal. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan warga turut menyoroti minimnya lampu penerangan jalan di jalur utama Gilimanuk-Singaraja serta kebijakan pengalihan jalur kendaraan logistik ke terminal dengan tarif Rp4.000 demi mendapatkan prioritas.
Dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, tersebut turut dihadiri oleh lintas instansi terkait. Di antaranya jajaran Polres Jembrana, PT ASDP Indonesia Ferry, Syahbandar, serta kepala dinas terkait di lingkungan Pemkab Jembrana.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, DPRD Jembrana sepakat bahwa persoalan ini menuntut penanganan cepat, terpadu, dan komprehensif.
Anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Golkar, I Kade Joni Asmara Adi Putra, menegaskan bahwa kemacetan menahun di Gilimanuk telah menimbulkan efek domino yang luar biasa luas. Dampaknya merambah ke ranah sosial, ekonomi, masalah penumpukan sampah, hingga potensi rawan kriminalitas. Pihaknya mendesak ASDP bersama aparat keamanan segera mengambil langkah nyata di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, Dewa Komang Wiratnadi dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa Pelabuhan Gilimanuk merupakan objek vital nasional yang beroperasi penuh selama 24 jam. Mengingat skalanya yang strategis, ia menegaskan persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat kabupaten, melainkan harus dibawa ke tingkat pusat agar mendapat perhatian serius dan solusi jangka panjang.
Sementara itu, perwakilan ASDP yang hadir dalam audiensi menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengintensifkan monitoring terhadap zonasi kawasan pelabuhan. Langkah penataan ini mencakup penetapan zona-zona tertentu, baik area yang bebas diakses maupun area terlarang bagi masyarakat umum dan petugas, guna menciptakan tata kelola pelabuhan yang lebih tertib dan kondusif. Termasuk upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas tonase dermaga.
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi mengatakan menampung aspirasi asosiasi pengemudi kendaraan. Bila perlu mengirimkan anggota DPRD langsung ke Pemerintah Pusat untuk menyampaikan aspirasi tersebut. “Sinyal dari pusat ada pemilahan kendaraan, dengan mengarahkan ke Celukan Bawang untuk mengurangi antrian. Namun kami tetap berupaya menyampaikan aspirasi gabungan pengemudi ini, ” kata Sri Sutharmi. (Surya Dharma/balipost)
