DENPASAR, BALIPOST.com – Menjelang peringatan Hari Buruh atau May Day 2026, Partai Buruh menegaskan arah perjuangan tahun ini akan dipusatkan di tingkat nasional. Aksi besar direncanakan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5). Sementara di Bali, dipastikan tidak ada aksi turun ke jalan.
Ketua DPW Partai Buruh Provinsi Bali, I Made Suyanta, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil konsolidasi internal sekaligus koordinasi dengan aparat keamanan. Menurutnya, agenda May Day sudah menjadi rutinitas tahunan yang selalu dikomunikasikan sebelumnya dengan pihak kepolisian.
“Karena ini sudah rutinitas setiap tahun, sebelum 1 Mei kita sudah silaturahmi dengan Polda Bali untuk membahas ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (29/4).
Ia menegaskan, tidak ada gerakan massa di Bali karena seluruh tuntutan buruh dinilai hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan di tingkat pusat. “Di Bali sendiri tidak ada, karena memang kebutuhannya harus diakomodir di pusat. Karena ini ranahnya DPR RI,” tegasnya.
Dalam aksi nasional nanti, Partai Buruh mengusung sejumlah isu utama. Mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga desakan pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Selain itu, tuntutan lain juga mencakup reformasi perpajakan, perlindungan industri dalam negeri, moratorium pendirian pabrik di sektor tertentu, serta pengesahan RUU Perampasan Aset.
Tak hanya itu, isu lain yang ikut disuarakan meliputi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190, penurunan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen, hingga revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Di sisi lain, Suyanta menegaskan Partai Buruh Bali tetap berada dalam garis dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. “Kebijakan dari pemerintah Bali, terutama Gubernur kita dukung, karena kita kan partai buruh pendukungnya Pak Koster,” katanya.
Meski aksi dipusatkan di Jakarta, DPW Partai Buruh Bali tidak mengirimkan massa tahun ini. Hal tersebut disebabkan kondisi internal, termasuk ketidakhadiran penanggung jawab keberangkatan. “Saya kebetulan sakit, jadi dari Bali tidak ada yang berangkat,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap menampung berbagai aspirasi pekerja di Bali, khususnya dari sektor pariwisata dan perhotelan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah dugaan penundaan kenaikan upah di sejumlah tempat kerja.
“Beberapa ada laporan dari teman-teman pekerja di wisata dan perhotelan, katanya kenaikan gaji masih ditunda. Tapi ini masih laporan perorangan dan belum kita telusuri lebih jauh,” jelasnya.
Seluruh aspirasi tersebut, lanjutnya, akan tetap dibawa ke forum aksi nasional di Jakarta sebagai bagian dari perjuangan memperbaiki sistem ketenagakerjaan. “Upah itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup dan kenaikan harga barang. Itu yang akan kita sampaikan di pusat pada 1 Mei nanti,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
