NEGARA, BALIPOST.com – Sorotan tajam mewarnai Sidang Paripurna II Masa Persidangan III DPRD Jembrana tahun 2025/2026, Kamis (9/7). Selain menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kalangan dewan memberikan atensi khusus terhadap kondisi Pasar Umum Negara (PUN) yang dinilai belum optimal.
Agenda pandangan umum fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Jembrana mempertanyakan akurasi target PAD.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, dan dihadiri Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, menjadi wadah evaluasi kinerja pemerintah daerah. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, I Nengah Budiasa, meski mengapresiasi realisasi PAD yang mencapai 105,96 persen atau sebesar Rp 244,57 miliar (meningkat signifikan dari tahun sebelumnya), namun menilai target tersebut masih bisa digenjot.
“Kami mempertanyakan apakah tingkat akurasi target PAD yang ditetapkan tidak terlalu rendah? Mengingat potensi pendapatan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif yang signifikan. Perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai hal ini,” tegas Budiasa.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas belanja daerah yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha kondusif bagi UMKM agar lebih kompetitif, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber PAD baru.
Di sisi lain, Fraksi Kebangkitan Persatuan memberikan catatan khusus terkait pengelolaan Pasar Umum Negara (PUN). H. Muhamad Yunus, yang membacakan pandangan fraksi, mendesak pemerintah daerah agar melakukan terobosan agar pasar tersebut benar-benar menjadi “Pasar Bahagia” bagi para pedagangnya.
Yunus mengungkapkan, kondisi di Blok A Gedung Selatan saat ini masih memprihatinkan karena minimnya pengunjung. Aktivitas perdagangan di sana belum berjalan ideal.
“Banyak pengunjung menganggap area selatan itu seperti jalan buntu karena tidak adanya akses pintu masuk dari arah selatan, terutama di bangunan tengah dan timur,” ungkapnya.
Pihaknya meyakini, jika akses pintu masuk dari sisi selatan dibuka, mobilitas pengunjung akan meningkat dan berimbas positif pada transaksi di Los A. Terkait rencana pemerintah untuk merenovasi jembatan penghubung antara Los A dan Los B guna melancarkan arus pengunjung, Yunus meminta agar kendala aturan teknis dari kementerian segera dicarikan solusi.
“Kami mohon pemerintah terus melobi kementerian terkait agar rencana teknis ini bisa terealisasi. Jangan sampai pedagang terus merugi bahkan terpaksa gulung tikar akibat sepinya pengunjung,” pungkas Yunus. (Surya Dharma/balipost)
