LONDON, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster memanfaatkan forum Indonesia Climate Leadership Luncheon di London untuk memperkuat posisi Bali sebagai daerah tujuan investasi hijau sekaligus menegaskan komitmen percepatan transisi menuju Bali Net Zero Emission 2045. Target tersebut dipatok 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional pada 2060.
Dalam agenda yang berlangsung pada 25 Juni 2026 pukul 12.30–13.30 waktu setempat itu, Koster memaparkan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menekan emisi karbon di hadapan jajaran pemerintah, parlemen, pelaku usaha, hingga mitra internasional.
Acara tersebut dihadiri Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, anggota House of Commons Graham Stuart MP, anggota House of Lords Lord Ed Udny-Lister, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, serta sejumlah mitra dari sektor bisnis dan keuangan seperti Kadin Indonesia, Equatorise, Gold Standard, Tellus Conservation, Rubicon Carbon, dan GFANZ.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan pembangunan Bali diarahkan pada kebijakan yang ramah lingkungan sebagai upaya menekan emisi karbon secara signifikan. Sejumlah program prioritas yang telah dijalankan meliputi transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan, percepatan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, pembatasan sampah plastik sekali pakai, hingga penerapan sistem pertanian organik.
Percepatan penggunaan PLTS, kata Koster, difokuskan pada perkantoran pemerintah dan swasta, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas umum di seluruh kawasan publik di Bali.
Tak hanya memaparkan kebijakan, Gubernur Koster juga mengundang investor dalam dan luar negeri untuk mengambil bagian dalam transformasi ekonomi hijau Bali. Pemerintah Provinsi Bali membuka peluang investasi pada pengembangan energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, perdagangan karbon, serta pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional menjadi faktor penting untuk mempercepat terwujudnya Bali sebagai provinsi dengan pembangunan rendah karbon sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan daya saing ekonomi daerah. (kmb/balipost)
