GIANYAR, BALIPOST.com – Anggaran sebesar Rp200 miliar telah dialokasikan pada tahun ini untuk perbaikan infrastruktur jalan dengan kategori rusak berat dan sedang. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Ketut Sudarsana, Senin (18/5), menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menangani kerusakan jalan di wilayah Gianyar.
Saat ini, proyek-proyek tersebut sedang melewati tahapan administrasi dan proses tender (lelang) sebelum pengerjaan fisik dapat segera dieksekusi di lapangan. Sudarsana pun mengajak masyarakat untuk melihat persoalan infrastruktur jalan secara menyeluruh, terutama terkait mekanisme penganggaran serta tantangan geografis yang unik di Kabupaten Gianyar.
“Ini bukan pembelaan, tetapi mari pelan-pelan berpikir soal jalan dan anggaran. Selama ini Gianyar mengalokasikan sekitar Rp100 miliar sampai Rp150 miliar per tahun untuk infrastruktur jalan. Bahkan tahun ini ada sekitar Rp200 miliar yang sudah masuk anggaran untuk penanganan jalan rusak berat dan sedang,” ujar Sudarsana.
Sudarsana mengakui adanya jeda waktu antara perencanaan anggaran dan eksekusi di lapangan karena kepatuhan terhadap mekanisme lelang yang ketat. Pemerintah menargetkan realisasi pekerjaan fisik akan mulai berlangsung pada Juli 2026.
Ditekankannya, pengawasan ketat pada proses tender bertujuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Harapan kami September atau Oktober nanti masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah tidak diam. Semua tahapan dan mekanisme sedang berjalan,” imbuhnya,
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa karakteristik jalan di Gianyar memiliki tantangan yang jauh berbeda dibandingkan daerah lain seperti Badung atau Denpasar. Banyak ruas jalan, khususnya di wilayah utara Gianyar, berada di kawasan perbukitan, dekat jurang, dan melintasi hutan sehingga sangat rawan longsor.
Sebagai contoh, ia menyoroti kerusakan jalan di wilayah Pejeng Kelod yang sebelumnya dalam kondisi mantap, namun tiba-tiba mengalami longsor dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Penanganan satu titik longsor berat seperti di Pejeng Kelod membutuhkan kajian teknis mendalam dan anggaran berkisar antara Rp4 miliar hingga Rp50 miliar.
Sudarsana menambahkan, akibat kompleksitas kajian teknis, beberapa proyek penanganan jalan longsor baru diperkirakan dapat direalisasikan sepenuhnya pada tahun anggaran 2027. (Wirnaya/balipost)
