DENPASAR, BALIPOST.com – Realisasi investasi Provinsi Bali pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan capaian Rp13,31 triliun atau sekitar 28 persen dari target tahunan Rp47,93 triliun. Namun di balik pertumbuhan tersebut, ketimpangan distribusi investasi antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Provinsi Bali.
Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bali mencatat, sekitar 93 persen investasi masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Sementara wilayah di luar kawasan tersebut hanya menikmati sekitar 7 persen dari total investasi yang masuk ke Bali.
Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, mengakui konsentrasi investasi yang terlalu besar di Sarbagita berpotensi menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. “Kalau hanya di Sarbagita saja, kue ekonomi berputar di situ saja,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/5).
Kabupaten Badung masih menjadi magnet utama investasi dengan realisasi mencapai Rp8,50 triliun atau sekitar 35 persen dari target daerahnya sebesar Rp24,20 triliun. Nilai tersebut jauh melampaui daerah lain dan sekaligus menyerap 12.801 tenaga kerja.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Gianyar dengan investasi Rp2,03 triliun atau 39 persen dari target Rp5,27 triliun dan menyerap 2.227 tenaga kerja. Sementara Kota Denpasar membukukan Rp1,38 triliun atau sekitar 12 persen dari target.
Di sisi lain, daerah di luar pusat pariwisata Bali masih tertinggal cukup jauh. Kabupaten Bangli menjadi daerah dengan realisasi investasi terendah, hanya Rp22,60 miliar atau sekitar 3 persen dari target tahunan. Jembrana juga baru mencatat Rp61,89 miliar atau 12 persen dari target.
Menurut Sukra Negara, karakter ekonomi Bali yang bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata membuat investasi cenderung mengalir ke kawasan yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar wisata kuat. “Sebagian besar masih di sektor tersier, terutama pariwisata,” katanya.
Dari sisi jenis investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) masih mendominasi dengan nilai Rp9,04 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp4,27 triliun.
Menariknya, meskipun PMA lebih besar dari sisi nilai investasi, penyerapan tenaga kerja justru lebih banyak berasal dari PMDN. Investasi dalam negeri menyerap 12.053 tenaga kerja, sedangkan PMA menyerap 11.648 tenaga kerja.
Sukra Negara menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena investasi PMDN umumnya bergerak di sektor padat karya seperti perdagangan, jasa, dan UMKM, sementara PMA lebih banyak berbasis modal dan teknologi. “Untuk penyerapan tenaga kerja memang sebagian besar di PMDN. Itu tren hampir setiap tahun,” jelasnya.
Melihat ketimpangan yang masih terjadi, Pemprov Bali kini mulai mendorong pemerataan investasi ke luar Sarbagita dengan memperkuat promosi potensi daerah. Pemerintah kabupaten/kota diminta lebih aktif menawarkan peluang investasi melalui berbagai media promosi, termasuk kampanye digital dan media sosial.
Menurut Sukra Negara, sejumlah daerah bahkan mulai mengalokasikan anggaran khusus untuk promosi investasi agar potensi daerah lebih dikenal investor.
“Sudah beberapa kali kita diskusi dengan daerah di luar Sarbagita agar lebih mempromosikan potensi investasi. Tahun ini mereka sudah mulai menganggarkan promosi, termasuk lewat media sosial,” pungkasnya.
Pemprov Bali berharap pertumbuhan investasi ke depan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan memperluas pusat-pusat ekonomi baru di luar kawasan utama pariwisata Bali. (Ketut Winata/balipost)
