BANGLI, BALIPOST.com – Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli menyikapi serius terkait persoalan pungutan retribusi di jalan raya Kintamani yang kembali viral.
Ia mendesak Disparbud agar tidak lagi memandang remeh persoalan tersebut. “Dari dulu ini terus jadi persoalan. Saya minta Dinas Pariwisata menyikapi ini secara serius. Jangan sampai setiap tahun masalahnya sama terus dan viral terus,” kata Carles.
Carles meminta Disparbud segera mencari solusi jangka pendek agar petugas tidak lagi memungut retribusi di jalan raya yang memicu kemacetan dan ketidaknyamanan. Ia menyarankan dinas mencari lahan strategis milik warga untuk disewa sebagai pos pungut.
“Kalau pinjam lahan hutan kan prosesnya lama. Cari saja lahan warga, sewa atau kontrak. Tidak perlu membangun gedung mahal sampai ratusan juta, yang penting representatif dan tidak di jalan raya,” ujarnya.
Selain lokasi, Carles juga menyoroti profesionalisme petugas di lapangan. Ia meminta Kadisparbud memberikan perhatian khusus pada penampilan dan etika pelayanan petugas.
Menurutnya, petugas pungut harus mengenakan seragam dan identitas. “Saya sudah berkali-kali sarankan ke dinas agar petugasnya pakai seragam dan nametag,” ujarnya.
Disparbud juga diharapkan dapat memberikan pelatihan pelayanan bagi petugasnya di lapangan. Selain itu menurutnya dinas juga perlu melakukan rolling petugas, dan berikan sanksi tegas bagi yang tidak memakai atribut resmi. “Jangan salahkan tamu bertanya kalau kondisinya seperti di video,” kata politisi asal Batur tersebut.
Dia meminta agar pembenahan segera dilakukan. Jangan sampai situasi pariwisata sedang sensitif karena dampak konflik global, diperburuk dengan sistem dan pelayanan yang tidak profesional. (Dayu Swasrina/balipost)
