SINGASANA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan membenahi sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) melalui uji coba Digitalisasi Bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) pada April–Juni 2026. Langkah ini ditempuh untuk memastikan bantuan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Kabupaten Tabanan menjadi bagian dari Provinsi Bali yang ditunjuk sebagai provinsi pertama dalam perluasan piloting digitalisasi bansos secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota. Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan dengan mekanisme verifikasi berlapis sehingga penetapan penerima dilakukan lebih objektif dan terukur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, menegaskan bahwa digitalisasi tidak menghapus skema bantuan yang sudah berjalan, tetapi memperkuat fondasi data sosial daerah. “Dengan data yang akurat, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan intervensi sosial bisa disusun lebih presisi. Sistem yang transparan juga mengurangi potensi salah sasaran,” ujarnya.
Selama ini, penyaluran bansos masih menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian data dan potensi tumpang tindih penerima. Melalui sistem digital terintegrasi, pembaruan data dapat dilakukan secara berkala. Masyarakat juga diberi ruang memantau status kelayakan serta mengajukan sanggahan jika terdapat kekeliruan.
Untuk mendukung pelaksanaan piloting, Pemkab Tabanan menyiapkan 850–900 pendamping di seluruh desa dan kelurahan. Setiap pendamping diproyeksikan mendampingi 150–170 kepala keluarga, termasuk membantu warga yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital.
Aspek perlindungan data menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan sistem dirancang sesuai standar keamanan dan ketentuan perlindungan data yang berlaku. Komitmen tersebut diperkuat dengan kehadiran Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, bersama Sekda Tabanan dalam rapat koordinasi persiapan perluasan piloting digitalisasi bansos di Denpasar.
Diharapkan, dengan adanya pembenahan sistem ini, kedepan penyaluran bantuan sosial semakin adil dan benar-benar menyasar warga yang berhak. (Puspawati/balipost)
