DENPASAR, BALIPOST.com – Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali meminta agar harga vaksin African Swine Fever (ASF) untuk ternak babi dapat disubsidi pemerintah. Permintaan tersebut disampaikan menyusul harga vaksin yang dinilai masih terlalu tinggi dan memberatkan peternak di tengah kondisi harga jual babi yang belum stabil.
Ketua GUPBI Bali, I Ketut Hari Suyasa, saat dikonfirmasi, Jumat (20/2) mengatakan, hingga kini belum ada pengajuan dari GUPBI terkait permintaan vaksin gratis. Namun demikian, pihaknya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan subsidi harga agar vaksin lebih terjangkau bagi peternak rakyat. “Untuk meminta gratis belum ada. Tetapi kalau bisa disubsidi sehingga harganya lebih rendah, itu tentu akan sangat membantu peternak,” ujarnya.
Menurutnya, vaksin ASF sebenarnya sudah beredar di pasaran sejak sekitar setahun lalu dan dijual secara komersial oleh perusahaan swasta. Vaksin tersebut disebut berasal dari Vietnam dan telah melalui uji coba sebelum dipasarkan di Indonesia. Namun, tingkat keberhasilannya di lapangan belum mencapai 100 persen. “Informasi yang kami terima, tingkat keberhasilannya sekitar 70 persen. Artinya masih ada risiko kematian ternak meskipun sudah divaksin,” jelasnya.
Ia menambahkan, harga vaksin saat ini berkisar Rp125 ribu hingga Rp130 ribu per botol di tingkat peternak. Biaya tersebut dinilai cukup berat, mengingat proses vaksinasi tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan beberapa tahap. Dengan demikian, biaya produksi peternak otomatis bertambah.
Sementara itu, kondisi harga jual babi di tingkat peternak rakyat masih berada di bawah biaya pokok produksi. Jika biaya pokok produksi mencapai sekitar Rp40 ribu per kilogram, harga jual babi hidup di pasaran saat ini berkisar Rp35 ribu hingga Rp38 ribu per kilogram. “Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual. Dalam situasi seperti ini, peternak tentu berpikir ulang untuk menambah biaya vaksin yang harganya dianggap mahal,” katanya.
Lebih lanjut, Suyasa menjelaskan, vaksin ASF sebaiknya digunakan secara selektif. Ia mengimbau peternak yang kandangnya belum terdampak ASF agar tidak serta-merta melakukan vaksinasi. Pasalnya, vaksin merupakan virus yang dilemahkan dan penggunaannya perlu mempertimbangkan kondisi kandang.
Ia juga menyoroti karakter virus ASF yang cepat bermutasi sehingga diperlukan kajian berkelanjutan terhadap efektivitas vaksin. Karena itu, GUPBI mendorong adanya penelitian dan evaluasi secara serius sebelum vaksin digunakan secara luas.
Terkait pelibatan organisasi, Suyasa mengungkapkan bahwa dua tahun lalu GUPBI sempat diajak berkoordinasi saat vaksin masih dalam tahap penelitian. Namun setelah beredar di pasaran, komunikasi tidak lagi berjalan intensif.
Ke depan, GUPBI Bali berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara peternak, pemerintah, dan pihak perusahaan penyedia vaksin guna mencari solusi terbaik. Dengan demikian, upaya pengendalian ASF dapat berjalan efektif tanpa semakin membebani peternak rakyat. (Widiastuti/bisnisbali)
