DENPASAR, BALIPOST.com – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai Acara Ramah Tamah dan Jamuan Makan Malam antara Gubernur Bali Wayan Koster dan rombongan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (30/10) malam.
Dalam jamuan yang diiringi lantunan musik Bali dan suguhan arak lokal campur kopi tanpa gula sebagai simbol semangat gotong royong dan dukungan bagi produk UMKM lokal kedua pihak berdiskusi hangat mengenai arah pembangunan dan masa depan energi bersih serta pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.
Dalam kesempatan itu, Koster memaparkan Agenda Besar Bali 2026–2029. Koster menyampaikan arah pembangunan Bali hingga 2029 yang difokuskan pada penyelesaian empat agenda utama: infrastruktur dasar, tata kelola sampah berbasis sumber, penguatan ketersediaan air bersih, dan kemandirian energi bersih.
“Kenaikan wisatawan ini luar biasa. Maka infrastruktur, air, dan sampah harus segera kami tata agar semua berjalan seimbang,” ujar Gubernur Koster.
Data terbaru menunjukkan, hingga Oktober 2025, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 23.000 orang per hari, dan diperkirakan menembus 7,1 juta wisatawan hingga akhir tahun, melampaui capaian pra-pandemi.
Di bidang lingkungan, Bali kini menjadi provinsi prioritas nasional untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi, dengan dukungan langsung dari Presiden RI. Pemprov telah menyiapkan lahan enam hektar di wilayah Denpasar–Badung, cukup untuk menampung 1.000 ton sampah per hari, dengan konstruksi dimulai awal 2026 dan ditargetkan rampung dalam dua tahun.
Koster juga menegaskan komitmennya terhadap energi bersih, melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Bali.
“Kami ingin Bali sepenuhnya mandiri dengan energi ramah lingkungan. Tidak ada lagi PLTU batu bara di pulau ini,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Bali menuju pertanian organik penuh pada 2028, di mana saat ini 60% lahan sawah telah beralih ke sistem organik.
Dalam sektor pariwisata, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali kini bergerak menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ia tengah menyiapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Wisatawan Berkualitas, dengan sistem kuota semisal seperti negara Bhutan yang membatasi jumlah kunjungan sebanyak 400 ribu wisatawan per waktu guna menjaga daya dukung lingkungan dan budaya lokal.
Koster juga menyoroti maraknya vila ilegal yang disewakan tanpa izin dan tanpa pajak.
“Ada yang menyewakan villa Rp 200–300 ribu per malam untuk 6–18 orang tanpa izin. Ini merugikan daerah. Kami akan atur agar sistem ini tertib dan adil,” tegasnya.
Selain itu, ia mengkritisi sistem OSS (Online Single Submission) yang dinilai belum selaras dengan tata ruang dan nilai kesucian pura di Bali. Ia menyatakan akan mengusulkan revisi agar OSS lebih berpihak pada kepentingan daerah dan pelaku usaha lokal.
Acara malam itu diisi dengan penampilan seni tradisi dari Kabupaten Karangasem sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Bali yang tetap menjadi jiwa pariwisata pulau ini.
“Kami mohon dukungan Komisi VII agar Bali terus menjadi destinasi dunia yang berkualitas, berbudaya, dan berkelanjutan,” tutup Koster.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai terobosan Gubernur Koster. Ia menyebut Bali telah menjadi contoh nasional dalam penanganan pariwisata. Bali menjadi model utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan di DPR RI. Hampir seluruh pasalnya disusun dengan menjadikan Bali sebagai acuan tata kelola pariwisata berkelanjutan.
“Ketika kami menyusun undang-undang pariwisata, pikiran kami langsung tertuju ke Bali,” ujarnya.
Daulay juga menegaskan, akan memberikan dukungan terkait penanganan sampah serta pengembangan energi bersih, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perpres terbaru tentang pengelolaan sampah.
“Isu sampah saat ini menjadi isu utama nasional di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Bali kami akan memberikan dukungan agar bisa cepat teratasi, sesuai program pusat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi VII menilai keberadaan Bali Tourism Board sebagai lembaga promosi pariwisata sangat efektif, bahkan menjadi inspirasi pembentukan lembaga serupa di tingkat nasional.
Rombongan juga menyoroti pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali yang baru diresmikan lima bulan lalu. Daulay menilai fasilitas ini langkah strategis memperkuat pariwisata kesehatan Indonesia.
“Dengan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai hampir 6 juta orang, membangun rumah sakit internasional di Bali sangat tepat. Kita tidak boleh kalah dari Singapura atau Malaysia,” katanya optimistis.
Ia pun mendorong agar tenaga dokter di rumah sakit tersebut berasal dari putra-putri terbaik Bali, difasilitasi dengan beasiswa dari lembaga nasional seperti LPDP atau BUMN.
“Kami ingin dokter-dokter di sana lahir dari Bali sendiri. Kami siap membantu lewat jejaring kementerian dan DPR,” tambahnya.
Pertemuan malam itu ditutup dengan penyerahan cinderamata antara Ketua Komisi VII DPR RI dan Gubernur Bali Wayan Koster, disertai suasana hangat penuh kekeluargaan.
Keduanya sepakat bahwa masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh keindahan alamnya, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan budaya.
“Kalau Bali makin mendunia, kami pun akan lebih sering datang ke sini,” ujar Saleh Daulay sambil tersenyum.
Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, Bali kian meneguhkan posisinya sebagai barometer kemajuan dan inspirasi pembangunan berkelanjutan Indonesia. (Kmb/balipost)
