Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama mengunjungi Gudang Bulog di Kediri, Tabanan. (BP/kmb)

TABANAN, BALIPOST.com – Banyak gabah hasil panen petani Bali digiling ke luar daerah akibat keterbatasan fasilitas penggilingan modern. Kondisi ini tak hanya merugikan petani, tetapi juga membuat nilai tambah ekonomi lepas dari Pulau Dewata.

Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama, menegaskan pembangunan rice milling modern sudah tidak bisa lagi ditunda. Penegasan itu disampaikannya saat melakukan sidak di Pasar Kediri dan mengunjungi Gudang Bulog di Kediri, Tabanan, Rabu (4/3).

Menurutnya, Bali merupakan daerah penghasil gabah yang cukup besar. Di Kabupaten Tabanan misalnya, satu subak seperti Subak Aseman memiliki luas tanam hingga 3.000 hektar. Namun ironisnya, sebagian gabah produksi petani di subak tersebut justru dikirim ke Banyuwangi untuk digiling.

Baca juga:  Pemerintah akan Terima Perwakilan Mahasiswa pada 4 September 2025

“Penyebabnya, karena sebagian besar penggilingan di Bali masih menggunakan teknologi lama dengan tingkat beras pecah relatif tinggi,” ujarnya.

Berbeda dengan di Banyuwangi, usaha penggilingan rata-rata telah menggunakan mesin modern yang dilengkapi sistem otomatis mulai dari pengeringan, penggilingan, sortasi hingga pengemasan.

Proses yang lebih efisien tersebut mampu menghasilkan beras berkualitas lebih baik dengan nilai jual lebih tinggi. Bahkan, rata-rata produksi bisa mencapai 24 ton beras per jam. “Bali seharusnya memiliki fasilitas penggilingan beras yang setara dengan itu, sehingga gabah produksi petani di Bali tidak lari keluar,” katanya.

Baca juga:  Akan Gantikan Jayan Danu Jabat Kapolda Bali, Begini Kata Warga Soal Brigjen Putra Narendra

Ia juga menyinggung kontribusi Bali terhadap devisa nasional. Berdasarkan catatan Gubernur Bali, sumbangan devisa dari Bali mencapai Rp 150 triliun atau sekitar 40 persen dari devisa pariwisata nasional. Dengan kontribusi sebesar itu, menurutnya wajar jika Bali mendapat dukungan konkret, setidaknya dalam bentuk pembangunan rice milling modern.

Di sisi lain, petani padi Bali masih dibayangi persoalan klasik. Harga beras diatur, sementara biaya pupuk dan obat pertanian relatif tinggi. Dengan rata-rata kepemilikan lahan yang kecil, banyak petani kesulitan mencapai titik impas. Tanpa insentif dan kemudahan akses sarana produksi, sektor pertanian padi dikhawatirkan akan terus tergerus.

Baca juga:  Buleleng Klaim Surplus, Tapi Harga Beras Melambung

Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPR, kelompok tani hingga pemerintah pusat untuk mendorong realisasi rice milling modern sebagai proyek prioritas. Langkah kolaboratif dan tindakan nyata dinilai lebih mendesak dibanding sekadar wacana.

Bali, menurutnya, tidak boleh hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga harus mampu berdiri kokoh sebagai daerah yang mandiri pangan dan meningkatkan kesejahteraan petaninya. (Ngurah Manik/bisnisbali)

BAGIKAN