Suasana rapat kerja dan rapat dengan pendapat bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, serta Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4). (BP/Istimewa)

JAKARTA, BALIPOST.com – Komisi V DPR RI menyoroti serius kondisi infrastruktur dan transportasi di Bali dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, serta Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4).

Pulau Dewata dinilai menghadapi tekanan besar akibat lonjakan pariwisata yang tidak diimbangi kesiapan infrastruktur.

Rapat yang dihadiri 27 anggota dari delapan fraksi ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja ke Bali pada Februari 2026. Sejumlah persoalan krusial mengemuka, mulai dari ketidakpastian proyek strategis hingga ancaman lingkungan yang kian nyata.

Salah satu sorotan utama adalah proyek Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang hampir 97 km yang hingga kini masih dalam tahap perencanaan. Lelang badan usaha ditargetkan November 2026, dengan operasi fungsional baru diproyeksikan 2029.

Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan masyarakat mulai gelisah karena lahan telah ditetapkan (penlok), namun belum ada kepastian pembangunan. Bahkan potensi aksi protes disebut mulai muncul.

Baca juga:  Tenaga Kerja Asing Ilegal Marak di Bali, Pemprov Bentuk Satgas Penindakan

Komisi V juga menyoroti abrasi pantai yang terus menggerus daratan Bali. Dari total garis pantai kritis sekitar 215 km, baru sekitar setengahnya yang tertangani. Penanganan Pantai Kuta–Legian–Seminyak ditargetkan rampung 2026, namun masih ada sekitar 10 km kawasan rawan yang belum tersentuh.

Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan besar. Produksi sampah mencapai lebih dari 1.500 ton per hari, dengan sekitar sepertiganya belum tertangani. Pemerintah merencanakan pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan target groundbreaking Juni 2026.

Masalah kemacetan dan transportasi disebut sudah berada pada level serius, terutama di kawasan wisata seperti Canggu dan Bali Selatan. Komisi V menilai mobilitas wisatawan yang tinggi tidak diimbangi transportasi publik memadai.

Sebagai solusi jangka pendek, Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan water taxi yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan Canggu. Waktu tempuh ditargetkan hanya 30 menit, jauh lebih cepat dibanding jalur darat yang bisa mencapai dua jam. Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp1,21 triliun.

Baca juga:  Koster-Giri Sertijab Sehari Pascadilantik Presiden Prabowo

Namun untuk jangka panjang, proyek MRT, LRT, atau kereta di Bali masih belum jelas karena minimnya investor.

Kemacetan juga dipicu arus logistik dari Jawa melalui Ketapang–Gilimanuk. Gubernur Koster mengusulkan pembangunan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa untuk mengurai beban jalur darat.

Pemerintah pusat menyambut usulan ini dan membuka opsi pembangunan pelabuhan sederhana khusus angkutan barang, asalkan pemerintah daerah menyiapkan lahan.

Ketersediaan air bersih menjadi perhatian serius. Saat ini layanan air baru menjangkau sekitar 52 persen penduduk, sementara kebutuhan di kawasan wisata terus meningkat. Pengambilan air tanah yang masif dikhawatirkan merusak ekosistem.

Di sektor energi, Bali didorong beralih ke energi bersih. Pemerintah daerah menargetkan pengembangan PLTS atap hingga 500 MW dan mengurangi ketergantungan pada batubara.

Baca juga:  Longsor di Puncak Barat Gunung Agung, Disebabkan Paparan Abu Vulkanik

Dalam rapat juga terungkap, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen wisatawan mancanegara Indonesia dan sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional. Nilai belanja wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp176 triliun pada 2025.

Namun di balik capaian itu, berbagai dampak negatif muncul, mulai dari alih fungsi lahan, kemacetan, hingga tekanan terhadap budaya dan lingkungan.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi V menyatakan dukungan penuh percepatan pembangunan infrastruktur Bali. Pemerintah daerah diminta segera menuntaskan persoalan lahan dan administrasi, sementara Kementerian PU dan Perhubungan diwajibkan mengakomodasi usulan strategis.

Fokus utama meliputi kepastian tol, penanganan abrasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembangunan pelabuhan logistik, hingga penguatan irigasi.

Jika tidak segera ditangani, Bali diperingatkan berpotensi tertinggal dalam persaingan dengan destinasi internasional seperti Thailand dan Malaysia, meski hingga kini masih menjadi primadona wisata dunia. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN