DENPASAR, BALIPOST.com – Kinerja belanja pemerintah pusat di Provinsi Bali hingga 30 September 2025 tercatat tetap solid di tengah kebijakan efisiensi dan optimalisasi anggaran. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi belanja mencapai Rp6,41 triliun.
Komposisi utama atau yang mendominasi berasal dari belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial (bansos).
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Rabu (29/10) memaparkan, hingga akhir triwulan III 2025, belanja pegawai terealisasi Rp3,66 triliun atau 75,65% dari outlook, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,46 triliun (yoy).
Kenaikan tersebut didorong oleh bertambahnya pembayaran gaji dan tunjangan seiring dengan meningkatnya jumlah CPNS dan PPPK di wilayah Bali.
Realisasi tertinggi dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp888,88 miliar, Polri sebesar Rp775,75 miliar dan Kemendikbudristek sebesar Rp593,02 miliar.
Selanjutnya untuk belanja barang, realisasi mencapai Rp2,36 triliun atau 52,70% dari outlook, turun dibandingkan 2024 yang sebesar Rp3,31 triliun. Penurunan ini terjadi karena tidak adanya kegiatan besar seperti Pemilu dan Pilkada serta pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja.
Realisasi tertinggi berasal dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp718,49 miliar, mayoritas untuk pengesahan SP3B BLU RSUP Prof. Ngoerah dan Poltekkes Denpasar, Kemendikbudristek sebesar Rp383,41 miliar untuk BLU Unud, Undiksha, dan PNB, serta POLRI sebesar Rp345,89 miliar untuk BLU Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar.
Sementara itu, belanja modal tercatat Rp367,77 miliar atau 31,22% dari outlook, lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp1,53 triliun.
Mufti menjelaskan, penurunan ini disebabkan selesainya proyek-proyek besar Rupiah Murni (RM) pada 2024 seperti pembangunan Bendungan Sidan dan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani, serta implementasi kebijakan efisiensi pada tahun berjalan.
Realisasi terbesar dicapai oleh Kementerian PUPR sebesar Rp89,56 miliar untuk pekerjaan preservasi jembatan dan jalan nasional, Kementerian Agama sebesar Rp56,49 miliar untuk pembangunan Gedung Kampus STAHN Singaraja dan POLRI sebesar Rp47,89 miliar untuk pembangunan rumah dinas Satbrimob dan rusun Polres Gianyar.
Ia juga memaparkan, adapun belanja bantuan sosial (bansos) dioptimalkan mencapai Rp17,97 miliar atau 90,79% dari outlook, sedikit menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp23,12 miliar.
Penurunan ini disebabkan kebijakan Kementerian Sosial yang menyesuaikan program bansos alat disabilitas hanya untuk tingkat Sentra Terpadu atau Eselon II.
Realisasi tertinggi berasal dari Kementerian Agama sebesar Rp17,85 miliar, terutama untuk beasiswa Program Indonesia Pintar Khusus (PIPK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang MTs/MIN/MAN, Kementerian Sosial sebesar Rp119,95 juta untuk bantuan alat disabilitas.
Menurut Mufti, hingga akhir triwulan III 2025, kinerja belanja pemerintah pusat di Bali menunjukkan arah yang positif dengan fokus pada stabilitas fiskal, peningkatan layanan publik, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.
“Belanja pemerintah tetap terjaga dalam koridor efisiensi, dengan arah yang mendukung pelayanan dasar, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur prioritas,” ujar Mufti. (Suardika/bisnisbali)
