TABANAN, BALIPOST.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan kembali digelar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Bupati Tabanan, Selasa (15/10).
Ketiga fraksi setuju keempat ranperda dibahas lebih lanjut, hanya saja dua fraksi memberikan sejumlah rekomendasi.
Empat ranperda, yakni Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2055, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh, serta Ranperda tentang Penegasan Hari Lahir Ibu Kota, Himne, dan Mars Kabupaten Tabanan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ketua Fraksi, I Putu Eka Nurcahyadi, dalam pandangan umumnya mengatakan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 telah berpedoman pada KUA dan PPAS 2026. Ia menegaskan, pentingnya integrasi perencanaan anggaran daerah yang berbasis prioritas dengan penerapan prinsip good governance.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Bupati dalam mencegah dan meningkatkan kualitas kawasan perumahan kumuh di Tabanan. “Perlu disusun regulasi yang kuat agar mampu mencegah munculnya area kumuh baru serta meningkatkan kualitas kawasan kumuh yang sudah ada,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi Ketut Budiadnyana, memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Rancangan APBD 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Dalam sektor pendapatan, Golkar mendorong optimalisasi sumber PAD melalui penerapan sistem digital seperti e-ticketing di DTW Tanah Lot, Jatiluwih, dan destinasi wisata lainnya, serta e-parkir di seluruh titik parkir. Fraksi ini juga mengusulkan penerapan pungutan parkir pada objek baru seperti toko berjejaring, restoran, dan tempat wisata potensial, yang selain meningkatkan PAD juga dapat menyerap tenaga kerja.
Golkar juga meminta Pemkab Tabanan berkoordinasi dengan Pemprov Bali untuk menghapus piutang pajak kendaraan bermotor tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dilakukan Pemda Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Dari sisi belanja, Fraksi Golkar menekankan agar pemerintah daerah bijak dalam mengalokasikan anggaran dengan mengutamakan program pro rakyat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di bidang kesehatan, Golkar mendorong evaluasi rutin terhadap masyarakat miskin yang belum tercover BPJS. Pada sektor pendidikan, mereka meminta agar gedung sekolah yang rusak segera diperbaiki. Sedangkan di bidang infrastruktur, Golkar menyoroti perlunya percepatan perbaikan jalan rusak, saluran irigasi pertanian, serta bangunan yang terdampak banjir.
Terkait Ranperda RPPLH 2025–2055, Fraksi Golkar meminta Pemkab Tabanan menekan pembebasan lahan hijau untuk perumahan, hotel, dan bangunan pariwisata lainnya dengan menerapkan kebijakan moratorium. “Kebijakan perizinan harus selektif, karena pembebasan lahan hijau dapat berdampak besar terhadap lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir bandang,” ujar Budiadnyana.
Fraksi ini juga menyoroti dampak dari pembangunan perumahan subsidi di lahan-lahan sempit yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru. Kondisi geografis Tabanan yang berbatasan dengan Badung dan Denpasar membuat wilayah ini menjadi tempat tinggal alternatif bagi pekerja dari dua daerah tersebut, sehingga berdampak pada kemacetan di jam sibuk.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Penegasan Hari Lahir Ibu Kota, Himne, dan Mars Kabupaten Tabanan, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh. “Ranperda ini penting karena menjadi bagian dari identitas daerah,” tegasnya.
Sementara itu Anggota Fraksi Gerindra, Nyoman Gede Andika, turut memberikan pandangan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran mengingat adanya penurunan pendapatan daerah. “Kami berharap pemerintah mengutamakan program yang benar-benar menjadi skala prioritas,” ujarnya singkat.
Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi atas dukungan serta masukan konstruktif yang diberikan DPRD. Ia menyatakan sependapat dengan pandangan dewan dalam upaya meningkatkan PAD dan pencapaiannya melalui optimalisasi potensi daerah, sumber daya manusia, serta pelayanan berbasis teknologi.
“Penerapan e-ticketing di DTW Tanah Lot sudah berjalan sejak 2019, dan ke depan kami akan mendorong penerapan serupa di destinasi wisata lainnya,” ujar Bupati Sanjaya.
Terkait Ranperda APBD 2026, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga sejalan dengan pandangan dewan dalam hal pemilihan skala prioritas agar alokasi belanja difokuskan pada program strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.(Puspawati/balipost)
