NEGARA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana pascabanjir yang melanda wilayah ini. Perpanjangan status ini dilakukan karena masih banyak penanganan yang perlu diselesaikan, terutama terkait penyaluran bantuan dan pembersihan material banjir.
Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, Jumat (19/9), mengatakan bahwa dari 31 desa yang terdampak, baru 30 desa yang telah menerima bantuan logistik dan kebutuhan dasar. “Ada satu desa yang memang dampaknya sangat luas yaitu di wilayah Pengambengan dan di Desa Penyaringan juga ada dan masih membutuhkan penanganan lebih lanjut,” ujarnya.
Luasnya wilayah yang terdampak banjir mengharuskan perpanjangan status tanggap darurat bencana. Ia menambahkan, perpanjangan status ini juga dikarenakan masih adanya usulan tambahan bantuan dari beberapa desa yang datanya terlewat pada pendataan awal.
“Kami juga terus melakukan pendataan ulang terhadap rumah dan infrastruktur warga yang rusak untuk memastikan semua korban terdampak bisa terlayani,” tambahnya.
Selain fokus pada penyaluran bantuan, BPBD Jembrana juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak penyebab banjir. Berdasarkan asesmen tim, penyebab banjir kemarin adalah pendangkalan dan penyempitan sungai, serta tanah longsor di beberapa titik.
“Banyak sungai-sungai kita yang ada pendangkalan dan penyempitan, juga ada longsor. Sehingga pada saat banjir, air tidak mampu tertampung dan meluap,” jelasnya.
Beberapa titik kritis yang sedang dalam penanganan adalah tanggul yang jebol di Sungai Samblong, pendangkalan di Pangkung Lampah di TP 45 Kelurahan Pendem, sumbatan di Loloan Barat dan longsoran rumpun bambu yang menghalangi aliran air di Sungai Remojo, Negara.
Dengan perpanjangan status darurat ini, diharapkan seluruh penanganan dan pemulihan pascabanjir dapat diselesaikan secara optimal. Terutama penyaluran bantuan bisa keseluruhan merata termasuk mendata ulang warga yang terdampak. (Surya Dharma/balipost)
