TABANAN, BALIPOST.com – Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), pada Senin (1/9).
Dalam rapat kerja tersebut, Kepala DPUPRPKP Tabanan, I Made Dedy Darma Saputra memaparkan capaian pembangunan infrastruktur serta tantangan yang masih dihadapi, khususnya di sektor jalan, irigasi, air bersih, dan penataan ruang.
Dedy menyampaikan bahwa pembangunan jalan di Kabupaten Tabanan telah mencapai 95,8 persen. Namun, beberapa proyek strategis mengalami penundaan akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir.
“Beberapa ruas jalan prioritas seperti di Tangguntiti, Tegal Mengkeb, dan Tegal Linggah terpaksa dibatalkan pengerjaannya sementara waktu karena cuaca ekstrem,” ungkapnya.
Di sektor irigasi, kinerja pembangunan baru mencapai 54 persen, yang disebabkan oleh kerusakan saluran di sejumlah titik serta berkurangnya debit sumber air. Adapun untuk air bersih, sekitar 54 persen dikelola oleh PDAM, sementara sisanya masih disediakan secara mandiri oleh masyarakat. Ketidakpastian cuaca menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kedua sektor tersebut.
Dinas PUPRPKP juga melaporkan kerusakan berat pada beberapa bangunan milik perangkat daerah, seperti kantor DPMD, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo. Selain itu, terkait dengan penataan tata ruang juga menjadi bahasan penting dalam rapat. Saat ini, baru dua rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah disusun, yaitu untuk wilayah Tabanan dan Selemadeg Barat.
Sementara itu, wilayah lain seperti Tanah Lot, Marga, dan Baturiti masih dalam proses pengajuan substansi ke Kementerian PUPR. Ke depan, wilayah Jatiluwih (Catur Angga) menjadi target utama, karena termasuk dalam kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD). “RDTR Catur Angga menjadi dasar penting untuk melindungi kawasan persawahan dari alih fungsi lahan,” jelas Dedy.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati 13 titik yang terindikasi melanggar tata ruang. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran akibat minimnya informasi.
Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara mengapresiasi capaian pembangunan jalan yang sudah mencapai 95,8 persen, tapi pihaknya juga menyoroti beberapa hal penting yang masih perlu ditindaklanjuti. “Capaian ini sudah bagus, tapi ada pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, terutama di bidang irigasi dan tata ruang,” ujarnya.
Lara menekankan agar perbaikan gedung-gedung pemerintah yang rusak bisa segera dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia juga meminta agar proses penyusunan RDTR dipercepat, terutama untuk wilayah strategis seperti Tanah Lot, Marga, Baturiti, dan Jatiluwih.
“Penataan tata ruang harus jelas dan tegas. Jangan sampai ada pelanggaran karena masyarakat kurang informasi,” tambahnya.
Komisi II juga meminta agar jalan-jalan menuju pura dan objek wisata mendapat perhatian khusus. “Akses ke pura dan tempat wisata penting untuk budaya dan kegiatan masyarakat. Harus diprioritaskan juga,” tutupnya. (Puspawati/balipost)
