NEGARA, BALIPOST.com – Anggaran APBD perubahan untuk infrastuktur di Kabupaten Jembrana tidak terlalu banyak bertambah. Fokus perbaikan infrastruktur untuk perbaikan akses jalan yang mendesak seperti jalan putus. Selain itu, sejumlah infrastruktur dari usulan juga disetujui, seperti perbaikan irigasi.
Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Mertayasa, Minggu (3/8), mengatakan, beberapa usulan perbaikan infrastruktur yang urgen seperti perbaikan jalan putus dianggarkan dalam APBD Perubahan. Seperti di wilayah Kecamatan Mendoyo terdapat akses jalan yang putus dan berlubang dialokasikan pada anggaran perubahan 2025 ini. Menurutnya struktur anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan tidak banyak untuk infrastruktur, namun tetap difokuskan pada perbaikan yang mendesak.
“Beberapa juga ada pekerjaan di induk sudah mulai, dan baru bisa dibayarkan di Perubahan kita akomodir. Penambahan (untuk infrastruktur) sedikit, ditekankan untuk rehabilitasi jalan yang mendesak seperti akses putus,” katanya.
Mertayasa yang akrab disapa Dewa Abri ini, juga menyebutkan perbaikan untuk sarana irigasi juga menjadi fokus infrastruktur. Dari puluhan usulan titik yang perlu perbaikan, menurutnya disetujui dari Balai yang membidangi. Sehingga pada pembangunan infrastruktur pertengahan hingga akhir tahun 2025 ini, ada lebih dari 20 titik perbaikan sarana irigasi yang akan diperbaiki.
Dalam struktur anggaran Induk 2025 lalu, sejumlah pembangunan infrastruktur bersumber dari APBN (Pusat) ke Pemerintah Kabupaten Jembrana terdampak efisiensi. Pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 28 miliar berdampak pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan. Upaya ini sebagai langkah efisiensi dari pemerintah pusat.
Rinciannya, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang semula dianggarkan Rp 9,2 miliar dalam APBD induk 2025, mengalami pemotongan hingga Rp 7,8 miliar. Sehingga masih tersisa Rp 1,4 miliar yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) Spesific Grant (SG) untuk Dinas PU sebesar Rp 21,1 miliar juga dipotong sepenuhnya, tanpa ada alokasi anggaran dari DAU pusat. (Surya Dharma/Balipost)
