SINGARAJA, BALIPOST.com – Proses pendistribusian siswa SMA/SMK di Bali kembali menuai sorotan DPRD Bali. Disdikpora Bali dinilai lamban melakukan penanganan siswa yang belum tertampung di Sekolah Negeri. Disdikpora Bali pun diminta segera berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah.
Anggota Komisi III DPRD Bali, Kadek Setiawan dikonfirmasi, Minggu (20/7), mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak siswa yang belum mendapat sekolah dan terancam tidak mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang akan dilaksanakan pada Senin (21/7).
Ia meminta agar pendataan sekolah-sekolah yang kekurangan siswa segera dilakukan, agar proses pendistribusian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Saya paham keresahan orang tua murid. Tapi mohon bersabar. Kita semua berusaha keras agar semua anak Bali mendapat pendidikan yang layak,” ucapnya.
Ia pun mengkritisi sistem Seleksi Penerimaan Bersama Masuk (SPBM) yang menurutnya kurang tersosialisasi dengan baik, terutama mengenai zonasi dan daya tampung sekolah. Bahkan dari hasil aduan beberapa orang tua siswa, masih banyak kasus yang ditemukan. Utamanya, terkait pemilihan sekolah yang tidak sesuai dengan zona yang ada.
“Contohnya di SMA 1 Kubutambahan, seharusnya siswa dari Desa Tamblang bisa tertampung di sana. Ada yang dari Denpasar, dia dilempar ke Tampaksiring. Tak hanya itu, ada juga dari Kecamatan Buleleng, dilempar ke Kecamatan Banjar,” terangnya.
Setiawan juga menyinggung dampak psikologis yang dialami siswa dan orang tua akibat sistem yang belum optimal. Menurutnya, kegagalan dalam mengakses pendidikan sejak awal bisa berimbas pada semangat belajar anak nantinya.
“Setiap tahun masalah ini terus berulang. Harus ada evaluasi serius dari sistem distribusi siswa. Nyari sekolah aja susah, apalagi mencari pekerjaan,”imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.
Pihaknya pun sudah sempat berkoordinasi dengan Disdikpora Bali, agar mendapatkan solusi terkait permasalahan ini. Ia mengingatkan bahwa semangat distribusi bukan untuk mencari sekolah favorit, melainkan sekolah yang mampu menampung dan memberikan akses pendidikan secara merata.
“Ini mengapa pendistribusian dicicil? Jangan buang waktu! Koordinasi seharusnya dilakukan sejak awal dengan semua Kepala Sekolah,”tandasnya. (Yudha/Balipost)
