Wali Kota Denpasar bersama Wakil dan Sekda usai rapat paripurn ke-14 masa persidangan II (BP/May)

DENPASAR, BALIPOST.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Denpasar tahun 2025 perubahan dirancang naik. Namun kenaikan tersebut bukan untuk merespon kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait diijinkannya Pemda untuk melakukan rapat atau pertemuan di hotel.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Rabu (11/6), menyampaikan pada rapat paripurna bahwa selain pendapatan yang dirancang naik, anggaran belanja juga dirancang naik.

Anggaran belanja Denpasar pada APBD perubahan 2025, yang sebelumnya dirancang Rp3,59 Triliun diusulkan bertambah Rp408,41 Miliar menjadi Rp3,99 Triliun.

Baca juga:  Sejumlah APS dan APK Paslon di Denpasar Ditertibkan

Belanja tersebut terdiri dari belanja operasional yang sebelumnya dirancang Rp2,55 Triliun, diusulkan naik menjadi Rp2,73 Triliun, naik Rp174,32 Miliar. Belanja modal yang dirancang Rp697,95 Miliar, naik menjadi Rp818,51 Miliar, naik Rp120,56 Miliar.

Belanja tak terduga yang dirancang Rp20,03 Miliar diusulkan menjadi Rp31,84 Miliar, naik Rp11,81 Miliar. Sedangkan belanja transfer yang sebelumnya dirancang Rp 317,01 miliar diusulkan menjaid Rp418,73 Miliar, naik Rp101,71 Miliar.

Walikota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan, sementara ini pihaknya belum mengagendakan untuk rapat -rapat di hotel. “Cuma ada beberapa sosialisasi di hotel kerjasama dengan pihak ketiga contohnya dengan FKUB, tapi dengan adanya tapi kita mempioritaskan pertemuan di tempat- tempat yang kita miliki,” ujarnya, Rabu (11/6).

Baca juga:  QRIS Tap Dapat Sambutan Positif, Tak Perlu Lagi "Top Up" e-Money

Terkait hal itu, pihaknya mengedepankan skala prioritas karena di satu sisi ada efisiensi anggaran, di satu sisi Mendagri telah mengijinkan rapat atau pertemuan di hotel.

Menurutnya kenaikan belanja operasional pada APBD Perubahan 2025 akan diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti tambahan gedung-gedung dan kebutuhan operasional pegawai.

Kebijakan ini juga melihat kondisi dunia usaha khususnya industri pariwisata di Denpasar yang masih cukup baik. Hubungan pemerintah dengan serikat pekerja diakui cukup baik.

Baca juga:  Soal "Nyepi Desa Adat," Ini Penegasan Sekda Bali

“Yang jelas di Kota Denpasar belum kami dapatkan adanya laporan PHK, mudah-mudahan tidak terjadi, dan sektor pariwisata kita di Denpasar juga membaik, terlihat dari PAD kita” ujarnya.

Menurutnya PAD Denpasar yang salah satu penyumbang terbesarnya dari PBJT Jasa Perhotelan hampir tembus Rp2 Triliun pada awal 2025. “Artinya dengan kondisi perbaikan ekonomi ini tidak akan mengganggu kondisi dunia usaha,” ujarnya.(Citta Maya/Balipost)

BAGIKAN