TABANAN, BALIPOST.com – Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dinilai belum terkelola secara optimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerugian daerah dan hilangnya peluang menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra, menegaskan hingga kini pihaknya belum melihat ada perkembangan signifikan dalam pengelolaan aset. Padahal, pengawasan terhadap aset telah berulang kali ditegaskan dalam rapat kerja dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami lihat belum ada progres. Aset-aset itu dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan rencana pengelolaannya,” kata politisi yang akrab disapa Gung Baron, Minggu (8/6).
Karena itu, Komisi III berencana melakukan peninjauan langsung ke dinas-dinas dan badan pengelola aset. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar rapat formal yang tidak membuahkan hasil konkret. “Kami ingin tahu langsung perencanaannya seperti apa. Jangan sampai aset terus mangkrak,” tegasnya.
Ia mencontohkan aset strategis di kawasan Danau Beratan, Bedugul, Kecamatan Baturiti, yang sudah lima tahun tak menunjukkan kemajuan. Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi tinggi bahkan sempat menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak dikelola dengan baik.
Tak hanya itu, Gung Baron juga menyoroti pengelolaan aset perkebunan di Kecamatan Pupuan yang dinilainya perlu ditinjau ulang, terutama dari sisi nilai sewa yang terlalu kecil. “Perlu ada revisi atau evaluasi perjanjian sewanya, karena nilainya tak sebanding dengan potensi yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, aset daerah seharusnya menjadi sumber pemasukan penting bagi daerah jika dikelola secara profesional, baik oleh pemerintah sendiri maupun lewat skema kerja sama dengan pihak ketiga. “Daripada nol rupiah dan terbengkalai, lebih baik dimaksimalkan. Itu bisa bantu naikkan PAD,” tegasnya.
Untuk mendorong penataan aset, Komisi III tengah menyusun jadwal turun langsung ke masing-masing OPD pengelola aset. “Kami sedang usahakan, karena ini menyangkut tata kelola,” ujarnya. (Puspawati/balipost)
