DENPASAR, BALIPOST.com – Belasan ribu pecalang Bali yang tergabung dalam Pasikian Pecalang Bali dari 1.500 desa adat se-Bali kembali memadati Lapangan Renon, Sabtu (17/5).
Kali ini, mereka hadir untuk menyatakan sikap penolakan terhadap kehadiran organisasi masyarakat (Ormas) premanisme yang berkedok menjaga keamanan Bali.
Ada 3 poin pernyataan sikap yang disampaikan Pasikian Pecalang Bali dalam Gelar Agung Pasikian Pecalang Bali tersebut. Pertama, menolak kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindakan kekerasan, dan intimidasi, sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif.
Kedua, mendukung TNI/Polri dalam penyelanggaraan keamanan dan ketertiban di Bali untuk menindak dengan tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas, serta meresahkan masyarakat.
Ketiga, mendukung sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat (Sipanduberadat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wewidangan desa adat dalam nindihin gumi Bali.
Pernyataan sikap tertulis tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.
Putra Sukahet pun mendukung pernyataan sikap Pasikian Pecalang Bali tersebut. Menurutnya, Bali tidak membutuhkan ormas premanisme yang berkedok menjaga keamanan Bali. Sebab, keamanan Bali telah dijaga oleh TNI dan Polri. Di samping juga Bali telah memiliki sistem keamanan berbasis desa adat, yaitu pecalang.
Dikatakan, selama ribuan tahun pecalang Bali telah ada dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan di wewidangan desa adat masing-masing. Untuk itu, kehormatan dan harga diri pecalang Bali harus di jaga. Apalagi, menjadi pecalang merupakan panggilan untuk ngayah secara tulus ikhlas dalam menjaga dan nindihin gumi Bali untuk mendukung program pemerintah.
“Meskipun mereka tidak dapat honor, tidak dapat insentif apalagi gaji mereka tetap semangat mengabdi. Sudah ribuan tahun pecalang ini (ada,red) jauh sebelum NKRI ada,” tandas Agung Sukahet seusai acara.
Atas perannya tersebut, ke depan pecalang se-Bali mesti diberikan insentif. Sebab, selama ini pengabdiannya yang didasari tulus ikhlas untuk menjaga keamanan desa adat masing-masing tanpa mendapatkan insentif.
“Pasti kita upayakan (dapat insentif,red). Mudah-mudahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Bali, sekarang kan sangat pro dengan adat dan budaya Bali. Pecalang itu adalah garda terdepanya (menjaga adat dan budaya Bali,red). pemerintah supaya mempertimbangkan itu,” ujarnya.
Penyarikan Utama Pasikian Pecalang Provinsi Bali, Ngurah Pradnyana mengungkapkan Gelar Agung Pasikian Pecalang Bali ini dilakukan atas permintaan dan aspirasi dari seluruh pecalang se-Bali menyikapi ormas premanisme yang ada di Bali.
Pada awalnya, pecalang di beberapa desa adat di Bali secara sporadis menyatakan sikap menolak kehadiran ormas premanisme di Bali.
Untuk menyatukan sikap tersebut dilakukan Gelar Agung Pasikian Pecalang Bali ini yang dihadiri kurang lebih 13 ribu orang pecalang.
Sehingga, apa yang menjadi tujuan mulia dari pecalang se-Bali untuk mengamankan Bali tidak bias yang berdampak negatif terhadap pecalang itu sendiri.
Terkait wacana pecalang Bali dapat insentif, pihaknya sangat berharap pecalang Bali mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pecalang desa adat di Bali. Sebab, selama ini semeton pecalang Bali sifatnya ngayah, sehingga tidak ada mendapatkan insentif atau segala macam.
Tujuan pecalang adalah untuk nindihin dan mengajegkan gumi Bali, serta menjaga keamanan dan ketertiban wewidangan desa adat di Bali. “Kita belum tahu (akan dapat insentif,red), mudah-mudahan secepatnya kita harapkan, kalau memang ada. Tergantung sekarang dari pihak yang memberikan. Sampai saat ini belum ada komunikasinya (dari Pemprov Bali kepada Pasikian Pecalang Bali,red),” ungkapnya. (Ketut Winata/balipost)
