Ketua DPR RI Puan Maharani saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Iran Mohammad Bagher di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pimpinan parlemen tiga negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yakni Pantai Gading, Burkina Faso, dan Iran, melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5).

Pertemuan bilateral secara terpisah itu dilakukan di sela-sela Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025, di mana DPR RI bertindak sebagai tuan rumah dalam konferensi tersebut.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (15/5), Puan terlebih dahulu melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Pantai Gading Adama Bictogo dan membahas terkait nilai perdagangan Indonesia-Pantai Gading yang mengalami pertumbuhan cukup baik dan berpotensi untuk dikembangkan.

“Mengingat kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian. Indonesia dan Pantai Gading perlu untuk melakukan perluasan perdagangan ke pasar baru,” katanya.

Baca juga:  Satu Pimpinan DPR RI Belum Lapor LHKPN

Dia berharap Indonesia dapat terlibat dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Pantai Gading, dan akan mendorong pelaku usaha Indonesia untuk berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur di negara yang berada di Afrika Barat itu.

“Indonesia juga akan dapat meningkatkan bantuan sosial dan beasiswa pendidikan kepada Pantai Gading dalam bingkai solidaritas Selatan-Selatan,” ucapnya.

Puan kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Burkina Faso Ousmane Bougouma, di mana ia mendorong peningkatan perdagangan kedua negara semakin dioptimalkan di tengah kondisi perekonomian yang tak pasti.

Puan menilai, hambatan perdagangan bilateral yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tingginya tarif impor bagi barang Indonesia yang masuk ke Afrika sehingga berdaya saing rendah.

“Untuk itu, saya berharap parlemen dapat mendorong pemerintah masing-masing negara untuk mempertimbangkan perlunya melakukan perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) bilateral kedua negara,” ujarnya.

Baca juga:  Dukung Industri Fintech, Pemerintah Alokasikan Puluhan Triliun Bangun Infrastruktur TIK

Adapun saat bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Iran Mohammad Bagher, Puan menyebut Iran merupakan salah satu mitra dagang yang menjadi pasar berbagai komoditas ekspor nasional.

“Saya berharap agar kerja sama pengembangan industri halal oleh kedua negara dapat diperkuat agar mampu menguasai pasar global,” katanya.

Dia pun menyambut baik proses finalisasi nota kesepahaman antara Indonesia dan Iran di bidang nano teknologi dan bioteknologi yang diarahkan untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan.

“Di bidang teknologi kesehatan, Indonesia dan Iran telah menjalin kerja sama yang cukup erat. Selain itu, Indonesia dan Iran juga telah berkolaborasi dalam proyek percontohan alat telemedisin di sejumlah fasilitas kesehatan,” ucapnya.

Puan mengatakan, kerja sama pendidikan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan kedua negara, seperti melalui pertukaran delegasi akademisi dari kedua negara hingga program beasiswa bersama.

Baca juga:  Sertijab Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

“Saya juga mendukung upaya untuk menjajaki penerbangan langsung dari Tehran ke Jakarta dan Bali,” kata dia.

Dalam pertemuan bilateral hari ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, serta Anggota BKSAP DPR Gilang Dhielafararez dan Stevano Rizki Adranacus.

Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu ihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN