Petugas polisi berusaha menarik demonstran yang berunjuk rasa atas langkah pemerintah Hongaria untuk memperketat tarif pajak yang menguntungkan usahawan kecil, di Budapest, Hongaria pada Selasa (12/7/2022). (BP/Ant)

BUDAPEST, BALIPOST.com – Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban diprotes ribuan warga Hongaria pada Rabu (13/7). Ini terjadi setelah para anggota parlemen mempercepat pembuatan undang-undang yang secara tajam menaikkan pajak pada usaha kecil.

Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis (14/7), sebelumnya pada Selasa (13/7), blokade yang dilakukan di sebuah jembatan di Budapest tidak berhasil menggagalkan keputusan pemerintahan nasionalis untuk menaikkan tarif pajak pada ratusan ribu perusahaan kecil. Pada Rabu, para pengunjuk rasa kembali berkerumun di luar gedung parlemen.

Baca juga:  Enam Menteri dan 5 Wakil Menteri Dilantik

Mereka meneriakkan kata-kata “Cukup sudah!” sambil berpawai di pusat kota Budapest. Aksi para demonstran itu sempat membuat lalu lintas terhenti di beberapa persimpangan jalan serta di jembatan lainnya yang membentang di atas Sungai Danube.

PM Orban, yang terpilih kembali pada April, menghadapi tantangan terberat sejak ia naik ke kursi kekuasaan setelah menang telak pada pemilihan 2010. Inflasi berada pada tingkat tertinggi dalam dua dasawarsa terakhir ini, nilai mata uang forint mencapai rekor terendah, dan tidak ada kejelasan soal dana dari Uni Eropa di tengah perselisihan soal standar demokrasi.

Baca juga:  Ini, Capaian Pembangunan Daerah di Bawah Kepemimpinan Suwirta-Kasta

Orban juga semakin tertekan dengan pasokan gas yang semakin ketat ke Eropa serta harga bahan bakar yang melonjak sejak Rusia mulai menyerbu Ukraina pada Februari.

Namun partai sayap kanan tempat Orban berasal, Fidesz, sejauh ini masih menjadi yang paling populer di Hongaria. Pemerintahan Orban pada Rabu memerintahkan larangan ekspor sejumlah komoditas, seperti gas. Pemerintah juga, setelah bertahun-tahun, menghapus batas harga utilitas terhadap rumah tangga yang lebih banyak menggunakan layanan publik tersebut.

Baca juga:  Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 4 -5 Persen

Langkah tersebut merupakan pembatalan terhadap salah satu kebijakan ekonomi andalan yang dulu dibuat sang perdana menteri berusia 59 tahun itu.

Langkah yang baru akan secara tajam meningkatkan harga listrik dan gas bagi rumah-rumah tangga yang menggunakan layanan itu lebih tinggi dibandingkan tingkat pemakaian rata-rata. (kmb/balipost)

BAGIKAN