Mahfud MD. (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak bisa dilarang oleh pemerintah. Hal ini dinyatakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Sabtu (6/3).

Ia menyebutkan pemerintah tidak bisa melarang kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Hal itu, kata Mahfud dalam akun Twitternya@mohmahfudmd, dikutip dari Kantor Berita Antara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Baca juga:  Rencana KLB, Askab PSSI Badung Bersurat ke Asprov

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” ucap Mahfud.

Dia menjelaskan, sikap pemerintah saat ini sama seperti kasus PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden. Saat itu, pemerintahan SBY tak melakukan pelarangan ketika terjadi dualisme kepengurusan PKB.

“Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” tutur Mahfud.

Baca juga:  Hadapi Pilkada Serentak, Strategi Ini Diterapkan Demokrat

Dikatakannya, sikap yang sama juga dilakukan pemerintah era Presiden Megawati Soekarnoputri yang tidak melarang kegiatan kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gus Dur pada tahun 2003 lalu.

“Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini

Baca juga:  Mayat Gede Arik Artawan Alami Sejumlah Luka

Dia menegaskan, KLB Partai Demokrat di Sumut ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai. Tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan.

“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” kata Mahfud menjelaskan. (kmb/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.