Suasana pertemuan IHGMA Bali dengan Menparekraf Sandiaga Uno. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Genap hampir setahun Bali telah dihantam tekanan dan gelombang pandemi COVID-19, memporak porandakan seluruh sektor yang ada, terutama pariwisata. Sektor ini pun sudah masuk tahapan komplikasi dan perlu terobosan lebih berani, jelas, dan terukur. Demikian diungkapkan IHGMA Bali saat melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, Kamis (11/2).

Ketua IHGMA DPD Bali, Dr. Yoga Iswara, BBA., BBM., MM., CHA mengibaratkan bahwa badai yang dihadapi adalah sama, namun perahunya berbeda. “Tentunya kiasan perahu untuk pariwisata Bali adalah perahu yang kondisinya paling buruk, sehinga tekanan dan gelombang akan sangat dirasakan tenaga kerja pariwisata yang sudah hampir setahun berstatus OTG (orang tanpa gaji). Kondisi kami yang terpuruk di Bali tidak mungkin bisa dirasakan bagi kaum eliite yang masih tetap mendapatkan gaji saat ini,” sebut Yoga.

Ia sangat mengapresiasi pemerintah yang telah mengucurkan dana hibah. Juga para pengusaha dan GM hotel yang telah banyak berkorban mengupayakan segalanya untuk bertahan meskipun tekanan aturan yang dikeluarkan tidak tepat sasaran, sehingga menambah sesaknya nafas pariwisata.

Baca juga:  Inovasi Pembelajaran dan Aspirasi Guru

Yoga Iswara menambahkan bahwa saat ini Bali telah memasuki tahapan komplikasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar -9.31 persen sedangkan nasional adalah -2.07 persen. “Komplikasi yang dimaksudkan adalah kebijakan tidak bisa terfokus pada satu aspek saja, aspek kesehatan dan aspek ekonomi harus bisa berjalan berdampingan coexist at mutual tolarance, yang artinya prokes CHSE kita perketat namun perekonomian juga jangan terlalu dibatasi, sehingga harus ada sense of crisis pada kedua aspek tersebut,” cetusnya.

Yoga menjelaskan program reward dan punishment bisa diterapkan. Misalnya, bisnis yang melanggar dan tidak menerapkan prokes CHSE ditutup dan yang berhasil menerapkan prokes CHSE agar bisa didukung dengan baik dan diberikan reward.

Ia membeberkan kontribusi devisa pariwisata Bali pada 2019 mencapai 75 triliun rupiah dengan pencapaian nasional adalah 270 triliun sehingga Bali berkontribusi hampir 30 persen. Berdasarkan angka tersebut, sudah sepantasnya Bali mendapatkan prioritas program vaksinasi minimal 70 persen dari jumlah penduduk yang ada, yaitu 2,9 juta penduduk.

Baca juga:  Dikukuhkan, Pengurus IHGMA DPD Bali Periode 2020-2023

“Yang dibutuhkan saat ini adalah timeline dan eksekusi yang jelas, cepat dan terukur sehingga harapan masyarakat Bali untuk bangkit bisa kita jaga dan realisasikan bersama. Setelah program vaksinasi fokus selanjutnya adalah open border untuk wisatawan international, karena Bali tidak bisa tergantung hanya dengan domestik market, real solutionnya adalah wisatawan international,” tegasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, tetap selektif dan fokus pada wisatawan yang sudah melaksanakan vaksinasi di negaranya. Juga wisatawan dengan longstay minimal 30 hari tetap melalui prokes CHSE kedatangan.

Terkait masukan ini, Menteri Sandiaga merespons positif. Harapan IHGMA terkait program vaksinasi untuk Bali akan diupayakan mencapai 70 persen dan rencananya akan mulai dilaksanakan pada Maret 2021. “Bali harus mendapatkan prioritas untuk program vaksin baik melalui platform pemerintah ataupun platform gotong royong untuk menciptakan herd immunity yang kuat,” ujarnya.

Baca juga:  Partai Hanura Usulkan Roling Alat Kelengkapan Dewan

Sandiaga juga menambahkan bahwa rencana open boarder untuk wisatawan international akan dicanangkan paling cepat Maret atau paling lambat pada April 2021 melalui program FCC (Free COVID Corridor). “Untuk itu mari bersama-sama kita siapkan mekanismenya dengan baik terutama prokes CHSE agar tetap dapat dijalankan dengan ketat dan konsisten. Bali harus bangkit dan bersama sama kita mnegupayakan yang terbaik untuk Bali, termasuk bagaimana bisa memberdayakan pecalang yang ada sebagai ambasador dari CHSE,” ajaknya.

Hadir dalam pertemuan itu, Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya, Fransiska Handoko (Sekjen IHGMA Bali), Wayan Muka (Waka II IHGMA Bali), Agung Sudda (Kabid Hukum IHGMA Bali), Theresia Elena (Kabid Humas IHGMA Bali), Ida Ayu Lestari (Kabid Kelembagaan) dan Nyoman Prabawa (Wakabid IT IHGMA Bali). (Adv/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.