Ilustrasi . (BP/dok)

Ketika KPU mengimbau agar partai politik tidak mencalonkan kadernya yang pernah terlibat korupsi dan pernah menginap di hotel prodeo, toh masih banyak yang membandel. Buktinya, beberapa parpol masih nekat mengusung mereka untuk menjadi penghuni rumah rakyat.

KPU memang hanya sebatas mengimbau, karena secara legalitas formal para mantan koruptor ini memang masih punya hak polotik untuk memilih dan dipilih. Cuma dari sisi rasa, rasanya tidaklah pas dan elok karena memberikan mereka kesempatan untuk maju lagi sebagai calon.

Cuma masalahnya, di samping masalah aturan formal itu tadi, mereka ini masih menjadi andalan serta aset parpol bersangkutan. Mereka secara faktual memang masih punya basis massa yang diperlukan parpol. Dan satu hal lagi, mereka ini secara finansial masih kuat. Disamping untuk menyokong  pergerakan politik pribadinya, kontribusi terhadap partai juga masih kenceng. Jadi, dengan alasan ini masih dapat “diterima” kalau beberapa parpol tetap ngotot mencalonkan kadernya yang sempat berurusan dengan hukum.

Baca juga:  Puluhan Film Eropa Pilihan Bisa Ditonton Gratis di Bioskop

Kalau bicara soal moral, tentu tidak akan nyambung. Namun faktanya, kita seringkali naif kalau melihat perspektif politik dari kacamata moral. Seringkali tidak nyambung dan malahan bikin gemas, kesal dan bahkan marah.

Itulah realitanya. Nah ketika KPU kemudian berinisiatif agar foto para calon legislatif yang mantan koruptor dipasang di setiap TPS, maka baguslah itu. Ada semacam “sosialisasi” agar pemilih tidak memilih mereka. Apakah nanti terobosan ini cukup efektif dan ampuh, tentu hasil akhirnya yang akan membuktikan. Mereka lolos ke rumah rakyat atau tidak.

Baca juga:  Mantan Kepala UPTD PAM Dinas PUPRKIM Bali Ditetapkan Tersangka

Sebenarnya tidak hanya dipasang di TPS. Mereka juga semestinya “diperkenalkan” lewat moda media sosial dan sebagainya. Laman KPU juga semestinya yang memelopori. Para pemilih pemula serta warganet lainnya bisa secara jelas dan semakin mengerti siapa-siapa yang secara moral bisa dipilih.

Untuk itulah mari kita dukung gerakan menjadikan pesta politik 2019 sebagai pesta yang berintegritas. Setidaknya berintegritas dari hasil pemilu ini yang ditandai dengan terpilihnya orang –orang bersih jujur dan memiliki komitmen terhadap bangsa ini.

Baca juga:  Bali, "Anak Manis" Perlu Dukungan Politis

Jangan lagi terjebak pada propaganda picisan yang pada gilirannya hanya melahirkan wakil rakyat yang kemaruk, bahkan menjadi penggerogot uang rakyat. Integritas lainnya tentu bisa dijabarkan oleh pemilih dengan menjadi pemilih yang cerdas.

Pilihlah calon yang memang benar-benar layak berdasarkan pertimbangan nurani, bukan transaksi. Jangan golput, apalagi mengajak orang untuk golput. Saatnya pesta demokrasi memilih figur yang bisa menjadi tauladan dan panutan bagi generasi bangsa ini. Jangan lagi memilih figur yang berpotensi menjadi penebar konflik yang bisa menjadi  pemicu stabilitas. Mari jaga pesta politik ini dengan komitmen mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *