
MANGUPURA, BALIPOST.com – Kabar kenaikan upah minimum di Bali menjadi perhatian kalangan pekerja dan pengusaha. Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Menyusul keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung mulai mempersiapkan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027.
Gubernur Bali, Wayan Koster menetapkan UMP 2027 mengalami kenaikan Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.207.459. Selain UMP, Pemprov Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 khusus sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Keputusan yang ditandatangani pada Jumat (20/11) itu mulai berlaku 1 Januari 2027.
Merespons kebijakan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, AA Ngurah Rai Yuda Darma memastikan pihaknya segera menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan untuk membahas rekomendasi UMK dan UMSK Badung 2027. “Badung termasuk kabupaten kota lainnya di Bali pada Senin, 23 November besok akan rapat pembahasan rekomendasi UMK dan UMSK 2027, setelah penetapan UMP,” ungkap Yuda Darma pada Minggu (22/11).
Rapat tersebut melibatkan Disperinaker Badung, Dewan Pengupahan, serta Apindo Badung. Hasil pembahasan nantinya disampaikan kepada Bupati Badung sebelum diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Bali. “Setelah ada hasil rekomendasi dewan pengupahan berapa besarnya saya akan lapor ke Bapak Bupati dulu sebelum ke provinsi,” katanya.
Meski demikian, besaran UMK Badung 2027 belum dapat dipastikan. Menurut Rai Yuda Darma, Dewan Pengupahan belum melaksanakan sidang untuk menentukan angka rekomendasi. “Belum diketahui (besaran UMK), karena sidang Dewan Pengupahan belum dilaksanakan, sehingga usulan angka belum diketahui,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penghitungan upah minimum mengacu pada pasal 26 ayat (1) sampai (10) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang terakhir diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, penyesuaian upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu atau alfa. Nilai alfa berada pada rentang 0,50 hingga 0,90 dan ditentukan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan usaha serta kebutuhan hidup layak (KHL).
Sebagai perbandingan, UMK Badung 2026 mencapai Rp3.791.002,57. Sementara, UMSK sektor akomodasi dan makan minum, khususnya hotel bintang 4 dan 5, ditetapkan Rp3.828.912,60. Besaran ini menempatkan Badung sebagai kabupaten dengan UMK dan UMSK tertinggi di Bali. (Parwata/balipost)








