
DENPASAR, BALIPOST.com – Kesenjangan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi sorotan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali. UMP Bali tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak pekerja yang mencapai Rp5.604.481 per bulan.
Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, mengatakan UMP Bali saat ini baru mampu memenuhi 57,23 persen dari nilai KHL. Dengan demikian, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.397.022 setiap bulan yang harus ditanggung pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Menurutnya, kebijakan pengupahan seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas turut memberikan manfaat bagi pekerja. Karena itu, penetapan upah minimum tidak semestinya hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak.
Ia menilai kondisi Bali cukup memprihatinkan apabila dibandingkan dengan gambaran nasional. Berdasarkan pengolahan data UMP dan KHL 2026 dari 38 provinsi, rata-rata pemenuhan KHL oleh UMP nasional berada di kisaran hampir 80 persen. Sementara, rasio UMP Bali hanya 57,23 persen.
“Artinya, pemenuhan kebutuhan hidup layak melalui upah minimum di Bali masih tertinggal cukup jauh dibandingkan gambaran nasional,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).
Darsana menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan periode sebelum pemberlakuan rezim pengupahan melalui PP Nomor 78 Tahun 2015. Di mana, pada periode 2010–2015 rasio UMP Bali terhadap KHL selalu berada di atas 80 persen. Bahkan, pada 2014 rasio tersebut mencapai 110,48 persen dan pada 2015 sebesar 100,52 persen.
Namun, setelah pemberlakuan PP Nomor 78 Tahun 2015, kenaikan upah minimum lebih mengacu pada formula perhitungan yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak dilakukan dalam rentang lima tahun.
Darsana memaparkan, kenaikan UMP Bali selama periode 2016–2026 juga menunjukkan kecenderungan melambat dan berfluktuasi. Pada 2016 kenaikan tercatat 11,50 persen, kemudian 8,25 persen pada 2017, 8,71 persen pada 2018, dan 8,03 persen pada 2019. Kenaikan kembali mencapai 8,53 persen pada 2020, sebelum tidak mengalami kenaikan pada 2021.
Pada 2022 kenaikan UMP Bali hanya 0,92 persen. Selanjutnya, pada 2023 meningkat 7,81 persen, kemudian melambat menjadi 3,69 persen pada 2024. Pada 2025 kenaikan tercatat 6,50 persen dan pada 2026 sebesar 7,04 persen.
Atas kondisi tersebut, FSPM Regional Bali bersama Aliansi Bali Tidak Diam (Bali Sing Nengil) mendorong agar KHL menjadi acuan utama dalam penetapan UMP Bali 2027.
Darsana mengatakan, secara ideal upah minimum harus diarahkan untuk memenuhi 100 persen kebutuhan hidup layak pekerja. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan dunia usaha, pihaknya juga menyiapkan skema kenaikan secara bertahap.
Dalam simulasi yang diajukan, FSPM mengusulkan rentang UMP Bali 2027 mulai dari Rp4,7 juta hingga Rp5.604.481 per bulan. Angka Rp4,7 juta menjadi batas bawah yang diusulkan, dengan asumsi tingkat pemenuhan KHL mendekati rata-rata nasional sekitar 80 persen. Sementara, Rp5.604.481 merupakan target ideal yang setara dengan 100 persen KHL.
“Pada prinsipnya, upah minimum idealnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja secara penuh atau 100 persen KHL. Namun, kami juga mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian kebijakan pengupahan dan berbagai kondisi ekonomi yang dihadapi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penetapan UMP Bali 2027 juga perlu mempertimbangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, kesenjangan upah dengan kebutuhan hidup layak, serta besarnya aktivitas investasi di Bali. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan investasi diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi dunia usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Melalui Aliansi Bali Tidak Diam, pihaknya menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Pertama, menjadikan KHL sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan kenaikan UMP.
Kedua, menetapkan kenaikan upah setara 100 persen KHL atau sebesar Rp5.604.481 sebagai target ideal UMP Bali 2027. Ketiga, apabila pemenuhan KHL dilakukan secara bertahap, maka rentang Rp4,7 juta hingga Rp5.604.481 diusulkan menjadi acuan penetapan UMP tahun mendatang.
Tuntutan ini akan disampaikan dalam seruan aksi dan audiensi terbuka dengan Gubernur Bali, di Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11) pukul 09.00 Wita.
FSPM berharap pemerintah tidak hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai pertimbangan dalam menetapkan upah minimum, tetapi juga memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. (Ketut Winata/balipost)









