Sejumlah kendaraan parkir di kawasan Genteng Biru. (BP/istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Aktivitas juru parkir liar di kawasan Genteng Biru, Denpasar, telah ditertibkan sebulan lalu. Namun, saat ini aktivitas yang memanfaatkan pengunjung mall Level 21 atau Icon 21 tersebut kembali marak.

Direktur Operasional Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar, Cokorda Gede Pramaitha, Jumat (20/11), membenarkan kembali adanya aktivitas parkir di kawasan tersebut. Pihaknya telah memberikan tenggang waktu kepada pengelola untuk mengurus kerja sama dengan Perumda BPS sebagai dasar hukum pelaksanaan perparkiran.

Kawasan Genteng Biru sebelumnya ditertibkan karena pengelolaan parkir belum memiliki payung hukum. Kendati berada di area pertokoan, pelaksanaan perparkiran tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai parkir di luar ruang milik jalan (rumija). Pengelolaan secara mandiri tanpa dasar hukum dan kerja sama sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan persoalan.

Baca juga:  Parkir Liar di Ubud, Mobil Hitam Diderek Petugas Gabungan

Kawasan yang sebelumnya dirazia tim gabungan hingga menciduk empat juru parkir (jukir) liar tersebut kini kembali digunakan untuk aktivitas perparkiran tanpa payung hukum kerja sama. Penertiban sebelumnya melibatkan Perumda BPS Kota Denpasar, Polresta Denpasar, Satpol PP Kota Denpasar, dan Dinas Perhubungan. Namun, aktivitas parkir di lokasi tersebut kembali berjalan meski belum mengantongi izin maupun kerja sama resmi.

Perumda BPS bersama tim gabungan memberikan tenggang waktu satu bulan bagi pengelola untuk mengurus kerja sama. Batas waktu yang diberikan hingga 9 Desember 2026. Namun, hingga saat ini, pihak pengelola belum mendatangi kantor Perumda BPS untuk mengajukan kerja sama.

Baca juga:  Dikelola Perumda BPS, Parkir Pantai Mertasari Ditata

Berdasarkan pemantauan tim Perumda BPS, aktivitas parkir di kawasan tersebut kembali berlangsung sebelum penyelesaian administrasi dan kerja sama resmi. Cok Pramaitha menegaskan, pihaknya akan menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki.

Apabila hingga batas waktu yang ditentukan pengelola tidak mengurus kerja sama, Perumda BPS akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Polresta Denpasar untuk merekomendasikan tindak lanjut penindakan. “Tugas kami sesuai aturan. Untuk penindakan merupakan kewenangan Satpol PP dan Polresta. Apabila sampai batas waktu tidak ada upaya mengajukan kerja sama sebagai payung hukum, kami akan merekomendasikan kepada kedua instansi tersebut untuk tindak lanjut,” tegasnya. (Widiastuti/bisnisbali)

Baca juga:  Korupsi Dana BUMDes Pucaksari, Terdakwa Divonis 14 Bulan
BAGIKAN