AMLAPURA, BALIPOST.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) melibatkan stakeholder terkait dengan tema ”Penguatan Peran APIP dalam
Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Pengawasan Berbasis Risiko”, Rabu (11/11).
Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem yang transparan, adil dan akuntabel.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutapa mengungkapkan, tujuan utama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan instansi pemerintah (pusat maupun daerah) berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“APIP instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pokok untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mencegah penyimpangan, pemborosan, dan praktik korupsi melalui fungsi pengawasan yang bersifat preventif, detektif, serta sistem peringatan dini,” ujarnya.
Sutapa mengatakan, untuk tahun 2027 mendatang, pihaknya akan lebih konsentrasi melakukan pengawasan di desa, yakni pengawasan terhadap BumDes.
Dikonsentrasikannya pengawasan BumDes ini untuk melihat permasalahan yang ada. Yakni, terkait manajemen BumDes, perbaikan tata kelola yang ada di BumDes. “Di desa lebih banyak ke ketidak taataan kepada penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan daerah,” katanya.
Selain itu, tegas Sutapa, tujuan pengawas BumDes bukan untuk mencari-cari permasalahan yang ada, tapi bagaimana melihat BumDes itu tumbuh. Serta mendorong ekonomi besar kepada masyarakat luas. Termasuk apakah BumDes mendukung program skala nasional, seperti MBG, Kopdes Merah Putih dan yang lainnya. “Kalau memang ditemukan indikasi ada penyalahgunaan anggaran, maka wajib disampaikan ke BPKP dan APH,” tegas Sutapa.
Dibagian lain, Kepala Kesbangpol Karangasem Ketut Indra Sutawan, berharap proses SPJ dan administrasi tidak terlalu ketat. “Dengan adanya foto, nota sudah bisa. Sehingga tidak lagi diminta kekurangan ini dan itu ketika ada pemeriksaan atau pengawasan ,” harapnya. (Eka Prananda/balipost)
