MANGUPURA, BALIPOST.com – Nasib lahan SMP Negeri 3 Kuta Selatan di Tanjung Benoa masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Badung. Persoalan status pemanfaatan lahan yang diusulkan untuk ditukar guling dengan tanah milik Desa Adat Tanjung Benoa kini mendapat respons langsung dari Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Bahkan, penyelesaian persoalan ini diharapkan tuntas paling lambat 2027.
Respons tersebut disampaikan Adi Arnawa saat menjawab pandangan DPRD Badung dalam rapat paripurna, Senin (9/11). Pemerintah Kabupaten Badung menyatakan akan berkoordinasi dengan Desa Adat Tanjung Benoa untuk mengkaji persoalan status lahan yang selama ini digunakan sebagai fasilitas pendidikan.
Bupati menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus memperhatikan aspek administrasi, legalitas aset, serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Kajian akan melibatkan perangkat daerah terkait bersama pihak desa adat agar menghasilkan solusi yang sesuai aturan.
“Terhadap penyelesaian tanah SMP 3 Kuta Selatan di Tanjung Benoa, terkait status lahan, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Desa Adat Tanjung Benoa untuk mengkaji dan menindaklanjuti permasalahan status pemanfaatan lahan,” demikian disampaikan Bupati dalam jawaban tertulisnya.
Respons pemerintah tersebut mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua II DPRD Badung sekaligus Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya. Ia menilai pernyataan Bupati menjadi sinyal bahwa aspirasi desa adat mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Meski demikian, Wijaya meminta pemerintah tidak berhenti pada komitmen yang disampaikan dalam rapat paripurna. “Kami mendorong agar koordinasi dan kajian segera ditindaklanjuti sehingga persoalan lahan SMPN 3 Kuta Selatan memiliki kepastian hukum,” ungkap Made Wijaya pada Selasa (10/11).
Menurutnya, penyelesaian paling lambat 2027 menjadi hal penting agar persoalan status lahan tidak terus membayangi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Kepastian pemanfaatan aset juga diperlukan untuk melindungi kepentingan pendidikan masyarakat Tanjung Benoa.
Wijaya bahkan mengingatkan adanya konsekuensi serius apabila persoalan tersebut tidak kunjung menemukan titik terang hingga 2027. “Kami berharap Pemkab Badung segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan persoalan yang telah berlangsung,” katanya.(Parwata/balipost)
