Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (kanan), saat menghadiri Forum Koordinasi Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara di Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Selasa (21/10). (BP/istimewa)

AMLAPURA, BALIPOST.com – Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par), menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian aktif dalam pembangunan kawasan timur Indonesia.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Forum Koordinasi Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) di Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Selasa (21/10).

Forum strategis ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyinergikan arah pembangunan pusat dan daerah, agar sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing provinsi dan kabupaten.

Baca juga:  Presiden Jokowi Tinjau Progres Pembangunan IKN Setiap Tiga Bulan

Bupati Gus Par mengungkapkan, Karangasem memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Bali bagian timur, yang dapat menjadi simpul penting dalam Segitiga Pertumbuhan Bali–NTB–NTT.

Karena itu, Karangasem harus mengambil peran aktif dalam upaya bersama membangun kawasan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. “Kami menyadari bahwa pembangunan harus berkelanjutan. Kehadiran Karangasem di forum ini adalah komitmen kami untuk memastikan tata ruang dan pembangunan daerah sejalan dengan agenda nasional,” ujar Gus Par.

Baca juga:  Proyek Pustu Abiansemal Macet

Menurut Gus Par, penataan ruang yang terintegrasi akan menjadi dasar penting bagi investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Dengan pendekatan ruang yang jelas, potensi Karangasem di sektor pariwisata, pertanian, dan kelautan dapat dikembangkan tanpa mengorbankan lingkungan.

Ia meyakini, kolaborasi lintas wilayah ini akan memperkuat posisi Karangasem dalam peta ekonomi kawasan timur Indonesia. Tujuannya, seluruh pembangunan yang dilakukan dapat bermuara pada terwujudnya Karangasem AGUNG; Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, Gemah Ripah Loh Jinawi. (Adv/balipost)

Baca juga:  Dari GBHN ke PPHN, Sebuah Trasformasi Haluan Negara
BAGIKAN