
DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah pesisir di Bali akan kembali dilanda banjir rob. Banjir rob diprediksi terjadi dari 7 hingga 11 Oktober 2025.
Hal ini disebabkan adanya fenomena fase Perigee pada tanggal 7 Oktober 2025 dan Bulan Baru pada tanggal 7 – 11 Oktober 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.
Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Bali. Diantaranya, Pesisir Gianyar, Pesisir Kuta, Pesisir Tabanan, Pesisir Klungkung, dan Pesisir Karangasem.
Kepala Balai BMKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho, mengungkapkan potensi banjir pesisir (rob) ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Seperti, aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.
Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG Wilayah III.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Bali Gede Teja mengatakan bahwa pasang surut air laut terjadi karena gaya tarik gravitasi Bulan dan Matahari terhadap Bumi, serta pengaruh rotasi Bumi. Saat Matahari dan Bulan sejajar (saat purnama), tarikan keduanya saling menguatkan dan menyebabkan pasang naik maksimum. Hal ini berpotensi terjadi banjir rob dibeberapa pesisir Bali yang ada hunian atau tempat usaha dengan elepasi datar yang sangat dekat pantai.
Namun demikian, pasang surut air laut merupakan fenomena alamiah reguler yang sudah diketahui masyarakat. Untuk itu ia berharap hal ini dapat diwaspadai bersama. Wujud waspada itu melakukan mitigasi bersama.
Teja mengatakan di beberapa tempat pemerintah sudah melakukan mitigasi dengan membuat pemecah ombak dan tanggul dengan prioritas risiko tinggi.
Peringatan dini juga secara berkala disebarluaskan yang berisi informasi ketinggian gelombang, tempat dan waktunya. “Bila terjadi kondisi darurat tentu langkah-langkah kesiapsiagaan akan dilakukan seperti evakuasi dan layanan kebutuhan dasar,” ujarnya.
Pihaknya berharap semua pihak melakukan komunikasi dengan efektif, tanpa informasi yang menyesatkan. Baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan media. (Ketut Winata/balipost)