Sejumlah naker migran turun di Pelabuhan Benoa. Mereka dibawa ke Bali menggunakan kapal pesiar MV Voyager of the Sea, Rabu (16/4). (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Dikarantinanya tenaga kerja (naker) migran di hotel, dikeluhkan kepolisian. Pasalnya tidak ada koordinasi dengan kepolisian dan TNI.

Akibatnya, muncul penolakan warga terhadap lokasi karantina PMI, seperti kasus di Karangasem. “Contoh di Karangasem, tidak ada koordinasi dan sosialisasi aparat. Akhirnya terjadi penolakan. Saat ada pengerahan massa, akhirnya Polri dan TNI juga yang turun,” tegas Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol Nyoman Gatra,  Jumat (17/4).

Kompol Gatra mengungkapkan,  sekarang banyak hotel dipakai tempat karantina oleh sejumlah kabupetan  di wilayah Badung. Parahnya pemerintah terkait tidak berkoodinasi dengan kepolisian. “Hal ini juga dibahas saat rapat di bandara dihadiri Bapak Wakapolda Bali. Minta data PMI dan lokasi karantina saja susah,” ungkapnya.

Baca juga:  Pastika Pamitan, Paparkan Capaian Pembangunan Bali 10 Tahun Kepemimpinannya

Mantan Kapolsek Kawasan Laut Benoa, Denpasar Selatan ini berharap adanya informasi awal tempat  yang akan dijadikan karantina. Dengan demikian pihaknya bisa memantau dan menyadarkan masyarakat setempat. “Karena belum tentu semua masyarakat bisa menerima. Pemahaman mereka beda-beda. Padahal PMI itu saudaranya sendiri. Tidak ada satupun orang yang ingin musibah seperti ini.  Menang koordinasi mudah sekali diucapkan, tapi pelaksanaan di lapangan susah,” tandasnya. (Kerta Negara/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.