Para klian subak saat mengikuti rapat dengan Komisi II DPRD Klungkung, di Gedung Sabha Mandala, Kamis(4/4). (BP/gik)

SEMARAPURA, BALIPOST.com – Komisi II DPRD Klungkung mengundang seluruh klian subak di seluruh kecamatan, Kamis (4/4). Dewan mengambil langkah itu, setelah mendengar banyak keluhan dari kalangan petani, mulai dari ancaman alih fungsi lahan, hama pengerat tikus dan kera hingga distribusi pupuk yang tiba tidak tepat waktu.

Salah satu klian subak dari Desa Tanglad, Nusa Penida, Wayan Mandra, mengaku pusing menghadapi hama kera yang terus menerus berdatangan. Kera membuat para petani setempat tidak bisa mengolah hektaran lahan pertanian setempat. Padahal, sebelumnya petani setempat bisa bercocok tanam palawija, kacang-kacangan, jagung. “Kera terus menyerang apa yang kami tanam. Bagaimana petani kami bisa bergairah,” kata Mandra.

Dengan situasi begini, dia mengaku semakin susah mengembangkan pertanian. Apalagi, mau memperkenalkan pertanian kepada generasi muda. Diakuinya semakin susah. “Meski sudah ada fakultas pertanian, membuka secara gratis, tetap saja tidak ada yang berminat, berkecimpung dalam pertanian,” tegasnya, seraya menyampaikan agar dana BKK bisa langsung didistribusikan ke subak, tidak lagi ke desa dinas.

Sementara, klian subak lainnya, Nyoman Suryawan, dari Subak Moncong Berbunga, Nusa Penida, mengeluhkan distribusi pupuk kepada petani. Proses distribusinya kerap lambat. Kalau pun datang, itu pun ketika tanaman sudah tua, ketika tanaman sejatinya sudah tidak lagi membutuhkan pupuk. Dia mempertanyakan, bagaimana mekanisme distribusi pupuk sampai ke tingkat petani. “Kalau pun pupuknya datang, justru banyak rusak. Bahkan di dalamnya sudah isi ulat,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Klungkung, Ida Bagus Juanida, mengatakan terkait distribusi pupuk, para petani khususnya klian subak juga harus jeli. Kalau memang tidak merasa memesan pupuk, ketika pupuknya datang dari distributor, sebaiknya jangan diterima. Meski demikian, terkait distribusi pupuk ini, pihaknya mengaku bakal memaksimalkan peran PPL di lapangan. Sehingga, apa yang menjadi keluhan para petani, dapat tersampaikan dengan baik. “Mengenai hama kera, itu menjadi kewenangan BKSDA. Kami siap mendampingi dewan untuk berkoordinasi mengangani hama kera ini,” katanya.

Baca juga:  Kicen Adnyana Diberhetikan Sementara

Ketua Komisi II DPRD Klungkung Komang Suantara, meminta Dinas Pertanian peka terhadap setiap persoalan petani. Selain masalah hama dan pupuk, dia lebih menyorot, bagaimana ancaman alih fungsi lahan pertanian yang kian mengkhawatirkan. Dia mengaku kecewa, karena dalam pertemuan tersebut, Dinas Pertanian belum bisa menunjukkan berapa lahan pertanian yang sudah berkurang dalam kurun waktu setahun terakhir. Padahal, pembangunan yang mencaplok areal pertanian sudah kian marak di Klungkung. Demikian juga dengan Dinas PUPR, yang belum bisa menunjukkan berapa bangunan yang terbangun memanfaatkan tanah pertanian. “Catatannya (lahannya) masih, tetapi faktanya sudah habis. Berapa luas areal pertanian kita, berapa dipakai untuk bangunan, kenapa diizinkan padahal itu jalur hijau, sekarang berapa tersisa, langkah antisipasi untuk mempertahankannya apa, ini harus jelas,” tegasnya.

Melihat seriusnya persoalan ini, Komisi II katanya akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja, khusus dengan Dinas Pertanian dan Dinas PUPR. Ini untuk mempertegas kembali apa langkah eksekutif dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan yang sudah semakin masif di Klungkung. (bagiarta/Balipost)

 

 

 

 

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.